Langgar Perda Pemasangan Tanda Gambar Balon Bupati Yang Tidak Bayar Pajak

oleh -253 Dilihat

Kudus, isknews.com – Tanda gambar bakal calon (balon) bupati yang dipasang di area publik, termasuk di tepi jalan jalan umum, akan ditertibkan jika terbukti tidak memiliki ijin dan tidak membayar pajak. Penertiban itu berupa pelepasan atau pencopotan dari tempat pemasangan, karena telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang reklame yang bertujuan komersial.

Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pajak Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Jumartono, melalui Sekretaris Dinas (Sekdin) Rofiqoh, yang dijumpai isknews.com, Rabu (04/09), di ruang kerjanya, mengatakan hal itu. Menurut dia, pemasangan reklame yang bertujuan komersial dan dipasang di ruang terbuka publik, harus mendapatkan ijin resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta harus membayar pajak. “Hal itu sudah di atur dalam Perda Kabupaten Kudus, berlaku bagi semua warga masyarakat, termasuk para balon bupati.”

Khusus mengenai tanda gambar balon bupati, lanjutnya, BPPKAD sudah melakukan sosialisasi dengan mengundang sebagian dari balon bupati di Kudus. Dalam sosialisasi yang melibatkan OPD terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku membidangi perijinan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) selaku penegak Perda.

Beberpa hal yang disampaikan dalam sosialisasi itu kepada para balon, pemasangan tanda gambar di area publik harus mengajukan ijin ke DPMPTSP. Dalam ijin itu harus disertai keterangan tentang jumlah tanda gambar yang akan dipasang, ukuran tanda gambar, lokasi tempat pemasangan dan berapa lama atau waktu pemasangan. “Semua persyaratan itu harus dipenuhi, karena kaitannya dengan pembayaran pajak. Apabila dilanggar, akan dilakukan tindakan penertiban.”

Terkait dengan penertiban, pelaksana di lapangan adalah Sat Pol PP selaku penegak Perda. Tindakan tegas akan dikenakan oleh Sat Pol PP, jika mendapati ada tanda gambar balon bupati yang tidak memiliki ijin. Tanda gambar itu akan langsung dicopot dari tempatnya. Petugas tidak perlu memberitahu kepada balon yang bersangkutan, karena sudah jelas melanggar,” tegas Sekdin BPPKAD yang didampingi Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran, Hartono. (DM)