Apes! Sudah Bayar Puluhan Juta Ke Oknum, Pegawai Kontrak di Dinas Ini Tetap Diberhentikan Karena Hamil

oleh

Kudus, isknews.com – Ternyata aroma jual beli pekerjaan sebagai pegawai Tenaga Kontrak dan Outsourcing pada sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sedikit-sedikit mulai terkuak dan kini tengah ramai menjadi bahan perbincangan.

Sejumlah pekerja kontrak yang merasa sudah “membayar” kepada oknum kini berani “bernyanyi’ setelah mereka diputus kontraknya oleh Dinas dimana dia sebelumnya bekerja.

Masalah itu mencuat setelah adanya pengakuan sejumlah pegawai outsourcing yang sudah sekitar tiga tahun ini bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Kabupaten Kudus, diputus kontrak.

Ilustrasi

Padahal untuk menjadi pegawai outsourcing atau kontrak tidak gratisan, tetapi harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar besar. Terdapat empat pegawai outsourcing Disdukcapil diputus kontrak karena hamil, yaitu Puput dan Muna asal Kecamatan Dawe, serta Lia dan Isti warga Mejobo.

“Semua pegawai outsourcing yang hamil diputus kontrak, ” ujar Puput
(25), Jumat (03/01/2019).

Ia kemudian membandingkan dengan sejumlah pegawai outsourcing di
organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang juga sedang hamil, ternyata aman- aman saja.

Pemutusan kontrak yang dialaminya dinilai tidak wajar, meski dinas berdalih telah melalui hasil  tes. Uji tes yang dilakukan sangat normatif dan hanya untuk memenuhi prosedur.

Menurutnya, untuk menjadi pegawai outsourcing atau kontrak tidak mudah.  Ia dan rekan- rekannya dapat bekerja di Disdukcapil setelah membayar sejumlah uang. Uang yang diserahkan masing- masing berbeda, antara Rp 30 juta hingga Rp 70 juta.

Tahun 2020 ini, seluruh tenaga outsourcing atau kontrak di seluruh OPD harus disesuaikan kompetensinya. Untuk itu kembali dilakukan tes, baik tenaga outsourcing lama maupun baru.

Di Kantor Disdukcapil terdapat 79 orang pendaftar, namun yang ikut tes 77 orang. Dari jumlah itu, 17 orang dinyatakan tidak lulus, empat di antaranya pegawai lama yang kini sedang hamil.

Pelaksana tugas Bupati Kudus HM Hartopo mengakui adanya pegawai di Disdukcapil yang hamil dan diputus kontrak. Semua prosedur atau SOP-nya diserahkan ke masing- masing dinas.

“Kami memang mendapat laporan adanya pegawai outsourcing yang hamil dan semua dikeluarkan,” jelasnya.

Alasannya, pegawai outsourcing atau kontrak yang hamil nantinya ketika akan melahirkan mengajukan cuti. Padahal kalau cuti satu hingga dua bulan mereka tetap dibayar memakai anggaran, dan itu akan merugikan.

Belum lagi pelayanan menjadi kacau. Kepada seluruh dinas, pihaknya
memberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi.

Prinsipnya tidak ada pengurangan tenaga outsourcing, kecuali mereka bermasalah atau kinerjanya tidak baik silakan diganti. Hanya saja dalam perekrutan outsourcing harus mengedepankan transparansi, tidak boleh ada pungutan atau gratifikasi.

“Kalau ada yang meminta pelicin atau gratifikasi, silakan diungkap,” tegasnya.

Pengakuan adanya uang pelicin untuk bisa masuk menjadi tenaga kontrak tak hanya di Disdukcapil saja. Seorang pekerja tenaga kontrak di Dinas Perhubungan Kudus juga kepada media ini juga mengaku memberikan uang hingga puluhan juta rupiah kepada kepala dinasnya.

“Katanya, untuk uang terimakasih,” ujarnya sambil menyebut nama oknum Kepala Dinas tempatnya kini bekerja.

Hal senada disampaikan Koordinator Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (Gemataku), Slamet Machmudi. Pihaknya meminta pihak inspektorat melakukan investigasi terhadap dugaan adanya gratifikasi dalam perekrutan pegawai outsourcing, tak hanya di Disdukcapil tetapi juga semua OPD di lingkungan Pemkab Kudus. Selama ini perekrutan pegawai outsourcing dijadikan ladang untuk pungutan liar dan tempatb titipan oknum tertentu.

“Kalau ada pegawai outsurcing yang dirugikan karena terkena pungli
atau gratifikasi, silahkan lapor ke pihak berwajib,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :