Kudus, isknews.com – Derasnya arus informasi di era digital yang dibarengi perkembangan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan serius bagi dunia pers. Di tengah banjir kabar yang beredar tanpa batas, media dituntut semakin memperkuat fungsi validasi dan verifikasi agar tidak ikut terseret dalam pusaran hoaks.
Isu tersebut mengemuka dalam resepsi dan sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kudus, Senin (16/2/2026) malam, di Rumah Dinas Wakil Bupati Kudus. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi bagi insan pers dalam menyikapi dinamika informasi yang terus berubah cepat.
Sarasehan dipandu oleh Ali Bustomi dan menghadirkan Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie serta Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi sebagai narasumber. Keduanya menyampaikan pandangan dari sudut berbeda terkait posisi strategis pers di tengah lanskap digital yang kian kompleks.
Dalam pemaparannya, Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie menegaskan bahwa pers memiliki kontribusi penting dalam mendukung ketahanan nasional. Menurutnya, media berperan membentuk opini publik, menjalankan diplomasi informasi, hingga meredam potensi konflik melalui pemberitaan yang berimbang.
Perwira yang pernah menempuh pendidikan jurnalistik di Filipina itu menilai, proses kerja jurnalis dalam menghimpun dan mengolah data memiliki kemiripan dengan kerja intelijen. Karena itu, ia berharap insan pers mampu menjadi mitra strategis negara dengan menyajikan informasi yang akurat serta berpihak pada kepentingan bangsa.
“Pers bisa menjadi elemen pendukung stabilitas negara jika tetap konsisten menyampaikan fakta yang valid dan tidak terdistorsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kholid Mawardi menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang membuat siapa pun kini dapat menjadi penyebar kabar. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadikan fungsi verifikasi sebagai kunci utama agar publik tidak terjebak dalam informasi yang bias maupun menyesatkan.
Mantan aktivis 1998 itu juga menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menyebut, kritik yang sehat melalui pemberitaan yang faktual merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang matang.
“Tanpa kontrol dan kritik yang objektif, demokrasi akan kehilangan arah,” katanya.
Namun di sisi lain, Kholid mengakui perusahaan media saat ini menghadapi dilema. Selain menjaga independensi redaksi, media juga dituntut mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah persaingan dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Ketua PWI Kudus Saiful Annas menyampaikan bahwa resepsi dan sarasehan tersebut menjadi puncak peringatan HPN 2026 di Kudus. Ia mengapresiasi kehadiran Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Kapolres Kudus, jajaran pejabat daerah, aktivis mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat.
Saiful berharap momentum ini semakin memperkokoh komitmen insan pers untuk menghadirkan karya jurnalistik yang akurat, kredibel, dan mampu menjadi penyeimbang di tengah maraknya informasi manipulatif di ruang digital. (AS/YM)
