Baru 10 persen Pengusaha Angkutan Penumpang Di Kudus Yang Berbadan Hukum

oleh -977 kali dibaca

Kudus, isknews.com- Menyikapi peran angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan sebagai salah satu transportasi publik, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Kudus Mahmudun mengemukakan himbauannya kepada pengusaha ataupun pengelola angkutan di kabupaten Kudus agar menyiapkan program peremajaan pada setiap unit yang sudah tidak layak jalan.

“Program peremajaan Angkutan adalah, kendaraan angkutan yang usia beroperasinya telah melebihi dari usia 25 Tahun dan sudah dinyatakan tidak laik operasional lagi, hal itu sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan serta  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, karena toh pada masanya nanti akan ditertibkan oleh Dinas Perhubungan sehingga mereka (pengusaha) mau tak mau harus meremajakan unitnya”, ujarnya.

Sementara itu, DPC Organda  Kabupaten Kudus tengah gencar melakukan sosialisasi kepada para pengemudi dan pemilik angkutan barang dan orang terkait dengan keharusan angkutan berbadan hukum. Hal itu dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. “dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, angkatan umum orang atau barang harus berbadan hukum. Bisa BUMN, BUMD, PT dan Koperasi’, katanya.

“Ini amanat undang-undang, makanya kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada para pengemudi dan pemilik angkutan. Setelah itu mereka terserah mau memilih apa, bisa koperasi, atau PT. Tergantung para pemilik angkutan itu sendiri. Kita sebatas memfasilitasi saja,” kata Mahmudun saat ditemui di kantor seketariat DPC Oganda di kompleks Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kudus (28/3).

Diakuinya, tidak mudah memberikan pemahaman kepada para pengemudi dan pemilik angkutan mengenai kewajiban usaha mereka harus berbadan hukum. “Saat ini dari total sejumlah sekitar 800 an armada angkutan Kota dan Pedesaan yang ada di Kudus baru hanya sekitar 10 persen yang membentuk atau bergabung dalam payung Badan Hukum,  Ada kekawatiran jika berbadan hukum terutama PT dan Koperasi, para pemilik angkutan kehilangan asetnya”. jelasnya.

“Pada hal sebenaranya tidak demikian. Semisal mereka ingin masuk dalam Koperasi, hanya STNKnya saja yang harus berganti atas nama koperasi. Inilah yang mereka kawatirkan. Sebenarnya didalamnya jelas ada perjanjian, tidak akan menghilangkan kepemilikannya,” katanya.

Ada sejumlah keuntungan jika usaha angkutan itu berbadan hukum. Menurut Mahmudun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang bea perhitungan pajak kendaraan.

Dalam PP tersebut jelas diatur bagi angkutan umum yang sudah berbadan hukum, kalau angkutan orang dapat insentif 100 persen atau gratis untuk BBN2 dan dalam pembayaran pajak kendaraan hanya dikenakan biaya 30 persen dari yotal pajak yang seharusnya dibayarkan.

“Kalau untuk angkutan barang, dalam PP 101 itu juga gratis untuk BBN2. Sedangkan untuk pajak kendaraan dikenakan biaya 50 persen dari total kewajiban yang seharusnya dibayarkan. Jelas ini merupakan keuntungan tersendiri bagi angkutan yang sudah berbadan hukum,” paparnya.

Diakuinya, sejauh ini di  Kabupaten Kudus masih sangat minim angkutan Kota dan Pedesaan yang berbadan hukum. Setidaknya baru ada satu koperasi. “Kita tawarkan kepada para pemilik angkutan, apakah mau PT, atau koperasi, monggo terserah” katanya.

Untuk mewujudkan angkutan berbadan hukum, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi. Mereka juga siap membantu tentang kelembagaanya. “Mudah-mudahan di  Kabupaten Kudus bisa segera terwujud, angkutan berbadan hukum. Ini amanat undang-undang yang harus dilaksanakan,” ungkapnya. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :