Kudus, isknews.com – Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kudus menegaskan bahwa penanganan peristiwa keracunan massal yang menimpa ratusan siswa masih menunggu hasil uji laboratorium.
Hal itu penting sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi atas dugaan kelalaian.
“Ini kan masalah yang kemarin itu masih di laboratorium ya, hasilnya juga belum keluar. Jadi kita tunggu hasilnya dulu,” kata Bellinda usai mengumpulkan seluruh pengelola SPPG di Makodim 0722 Kudus, Jumat (30/1/2026).
Peristiwa keracunan massal tersebut berdampak pada lebih dari 500 siswa, dengan 221 siswa sempat dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kudus untuk mendapatkan penanganan medis.
Hingga saat ini, sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang, sementara sejumlah siswa masih menjalani perawatan.
Bellinda menyebutkan, data terakhir menunjukkan masih ada 47 siswa yang sempat menjalani perawatan, namun kondisinya dilaporkan stabil.
“Yang dirawat itu 47, tapi alhamdulillah semua keadaannya baik ya. Semua keadaannya baik,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian ini menjadi perhatian serius seluruh unsur pemerintah daerah. Bahkan, evaluasi tidak hanya dilakukan pada peristiwa yang viral, tetapi juga kasus-kasus sebelumnya yang sempat mencuat hingga media nasional.
“Kita juga evaluasi terkait kejadian kemarin dan kejadian sebelumnya yang bukan viral, yang masuk media nasional. Ini menjadi perhatian kami semua,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Satgas MBG Kudus akan melakukan rapat koordinasi lanjutan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta penyedia jasa pengelola dapur MBG.
“Kita mau kasih aturan di rapat Forkopimda dengan para pengelola SPPG dan Pemerintah Kabupaten Kudus. Alhamdulillah semua berkomitmen,” ucap Bellinda.
Ke depan, Pemkab Kudus akan memperketat standar operasional pelaksanaan MBG, mulai dari penyeragaman menu hingga pengawasan ketat proses produksi.
“Kita akan melakukan administrasi menu makanan. Jadi satu dapur dengan dapur lainnya nanti menu makanannya sama,” jelasnya.
Selain itu, aspek higienitas, waktu memasak, serta jam distribusi makanan ke penerima manfaat menjadi fokus utama pembenahan.
Pemerintah juga menekankan agar seluruh dapur MBG mengikuti standar yang telah ditetapkan, termasuk contoh dapur yang dinilai sudah baik.
“Kita tekankan supaya semua dapur bisa mengikuti standar yang sudah diberikan, termasuk yang di Gunung Manis,” tambahnya.
Tak hanya itu, pengawasan berbasis teknologi juga mulai diterapkan. Saat ini, pemasangan CCTV baru tersedia di SPWK 1, dan ke depan akan dievaluasi untuk diperluas.
Sebagai bentuk transparansi, Bellinda juga meminta setiap dapur MBG untuk mendokumentasikan aktivitasnya setiap hari.
“Saya minta semua dapur setiap hari bikin video menu makanannya. Termasuk produk-produk seperti susu, roti, dan apa saja yang dibagikan,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan kualitas makanan yang diterima para siswa benar-benar aman dan layak konsumsi.
“Pagi hari ini kita evaluasi supaya ke depan tidak ada kejadian seperti kemarin,” pungkas Bellinda. (YM/YM)
