Kudus, isknews.com – Ancaman keselamatan di jalur pendakian Gunung Muria mendorong pemerintah dan lintas stakeholder untuk bergerak cepat. Rabu (02/07/2025).
Rapat koordinasi digelar di Aula BPBD Kabupaten Kudus guna membahas penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian yang lebih ketat, terukur, dan menyeluruh.
Fokus utama pembahasan tertuju pada penataan kembali jalur pendakian, dengan pendekatan berbasis keselamatan, kenyamanan, serta perlindungan lingkungan.
SOP yang tengah dirancang akan menjadi dasar hukum sekaligus panduan teknis bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pendakian di kawasan Pegunungan Muria.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kudus, Munaji, menegaskan pentingnya data lengkap pendaki sebagai salah satu elemen wajib sebelum melakukan pendakian.
“Pendaki wajib mengisi data diri secara lengkap, termasuk mencantumkan nomor darurat. Ini prosedur dasar yang akan sangat menentukan saat terjadi situasi genting,” jelasnya.
Munaji juga menekankan bahwa pendaki pemula, termasuk mereka yang masih di bawah umur, akan diwajibkan menjalani proses screening awal untuk mengukur kesiapan fisik dan mental.
Hal ini penting sebagai bentuk antisipasi risiko yang kerap muncul saat pendakian ekstrem.
Tak hanya soal pendaftaran dan verifikasi pendaki, SOP juga akan mencakup tata cara evakuasi saat kondisi darurat. Penataan para pedagang dan aktivitas ekonomi di sekitar jalur pendakian juga akan dibahas dalam satu kerangka kebijakan yang sama.
Sebagai langkah awal, edukasi dasar sudah mulai dilakukan. BPBD bersama Pemdes, Dinas Pariwisata, dan pengelola basecamp akan terjun langsung ke lapangan untuk menyosialisasikan prosedur ini kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Perhutani, PKSDA, PKSJ, serta sejumlah stakeholder terkait.
Mereka menyepakati pentingnya sinergi dalam membangun iklim pendakian yang tak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga menjunjung tinggi aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
“Harapannya SOP ini nanti bisa menjadi payung hukum dan pedoman teknis bagi semua pihak yang terlibat, khususnya bagi pengelola wisata dan kegiatan pendakian,” tandas Munaji. (YM/YM)
