BPN Kudus : Tren Sengketa Pertanahan Tidak Lagi Pada Isue Konflik Tanah Waris Tapi Akses Fasum Dan Jalan

oleh -1,175 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Hampir setiap tahunnya persoalan sengketa tanah masuk di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten , untuk diselesaikan. Bahkan sengketa tersebut sampai menjadi perkara sehingga masuk ke meja pengadilan.

Kepala BPN Kudus melalui Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Solichin kepada isknews.com. “Lima tahun ke belakang sengketa tanah masih di dominasi isue rebutan hak  waris paling banyak, namun pada lima tahun sekarang ini isue sengketa pertanahan lebih banyak di dominasi pada persoalan peruntukan lahan untuk akses jalan,” katanya.

“Pada setiap pemecahan tanah kan harus diikuti dengan alokasi peruntukan untuk akses jalan, nah ini yang kadang-kadang lupa di pikirkan oleh pewaris, sehingga permasalahan biasanya baru muncul ketika ahli waris ini mulai akan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut, yang kemudian muncul permasalahan baru yakni mengenai akses jalan tersebut,” tambah Solichin.

“Karena  pemohon yang tanahnya terjepit dan tidak memiliki akses jalan berhak untuk menuntut kepada pemilik tanah tersebut agar dalam pemecahan tanah, memberikan akses jalan keluar, melalui tanah milik dari pemilik tanah tersebut. Adapun jalan keluar tersebut diadakan pada sisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum. Sehingga, pemberian jalan keluar tersebut hanya akan menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya bagi pemilik tanah. Opsi yang diberikan berdasarkan Pasal 667 KUH Perdata adalah melalui pemberian ganti kerugian yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh pemberian jalan keluar tersebut (geevenredigd). Adapun apabila si pemilik tanah memberikan harga penjualan atau ganti kerugian yang sangat tinggi (tidak wajar) dan tidak seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh pemberian jalan keluar tersebut, maka Pemohon dapat melakukan suatu upaya hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat,” urainya.

“Nah kasus akses jalan inilah yang akhir-akhir ini mendominasi pada konflik pertanahan di Masyarakat, hal itu berbeda dengan tanah yang di alokasikan oleh pengembang, mereka sudah dipaksa oleh regulasi untuk menyediakan fasilitas sosial dan umumBerdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 1/2011, pengertian perumahan adalah “…..kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.” tambahnya.

“Dalam hal ini juga akan diatur sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban menyediakan fasilitas-fasiltas itu termasuk akses jalan,” katanya lagi.

“Bahkan, beberapa dari mereka banyak yang bersengketa dengan ahli waris yang notabene saudara mereka sendiri terkait akses jalan yang lalai di fikirkan sebelumnya, lalu ujung-ujungnya bagi mereka atau ahli waris yang tidak puas dengan mediasi, akan mengajukan gugatan ke pengadilan, seperti yang beberapa kali kita tangani.  Bahkan BPN juga turut tergugat, karena menerbitkan akta tanah,” jelasnya.

Solichin menghimbau kepada mereka yang akan memecah bidang  tanahnya agar tidak terjadi sengketa dan konflik di kemudian hari, untuk tidak lupa memikirkan peruntukan bagi ases jalan “yah minimal selebar jalan orang memikul keranda mayat,”  katanya berseloroh.(YM/ES)

KOMENTAR SEDULUR ISK :