Buntut Dilaporkannya Ketua RW ke Polisi, Warga Siap Tuntut Balik Arogansi Ketua BPD

oleh -1,337 kali dibaca
Sejumlah warga saat membubuhkan tandatangan diatas surat pernyataan sikap terkait dilaporkannya ketua RW mereka ke polisi oleh sejumlah anggota BPD karena menuding BPD peroleh gratifikasi dari pelaksana pekerjaan jalan di wilayahnya (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Pasca dilaporkannya R seorang ketua RW 1 Desa Kedungdowo ke polisi oleh sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, akibat dituduh memfitnah anggota BPD telah menerima gratifikasi oleh pelaksana pembuatan jalan beton di Desa Kedungdowo. Atas hal tersebut belasan warga memberikan pernyataan sikap.

Warga RT 6 dan RT 8 RW 1 Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu mengaku siap menuntut balik atas sikap Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat yang dinilai arogan. Tuntutan balik ini akan dilakukan jika memang tidak ada klarifikasi dari Ketua BPD tersebut.

Untuk diketahui seperti dilansir media ini, Ketua BPD Desa Kedungdowo dipimpin oleh ketuanya Abdul Ghofur, sebelumnya telah melaporkan Ketua RW 1 ke Polres Kudus terkait pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan yang dituduhkan kepada R.

Atas dilaporkannya R ke pihak kepolisian, warga RT 6 dan RT 8 pun mengaku tidak terima dengan laporan tersebut. Menurutnya yang dilakukan R adalah upaya klarifikasi dan konfirmasi atas buruknya kualitas pembangunan jalan yang ada diwilayah kedua RT tersebut.

“Tidak benar ada tudingan kasar kepada mereka. Kami menyesalkan adanya laporan ke Polres, karena tindakan itu merupakan tindakan kesewenang- wenangan dan arogansi Ketua BPD Kedungdowo dan anggota tanpa dasar dan bukti yang kuat,” kata Suhartono selaku Ketua RT 6 RW 1 Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu.

Ia menjelaskan, laporan Ketua RW tersebut berawal adanya perbedaan persepsi atas penyikapan Proyek Pembangunan Jalan atau betonisasi di lingkungan RW 1. Warga menilai bahwa kualitas pengerjaan proyek itu kurang bagus.

“BPD yang seharusnya memiliki tugas pengawasan, tidak melakukan fungsinya dengan baik, sehingga hasil pekerjaan proyek itu buruk. Proyek itu juga tidak dilakukan secara swakelola dengan warga setempat,” sebutnya.

Dengan melihat kondisi tersebut, warga melalui RT meminta digelar rapat tingka RW. Rapat pertama berjalan baik. Untuk rapat kedua di rumah Bapak Junaidi, warga melalui Ketua RW 1 meminta dilakukan klarifikasi oleh BPD agar tidak menimbulkan persepsi kurang bagus atau liar di tengah masyarakat.

“Ketua RW sesuai mandat warga dan RT menanyakan adanya suara liar yang menyebut kemungkinan terjadinya permufakatan dengan penyedia jasa atau gratifikasi, sehingga merasa perlu klarifikasi. Pertanyaan kepada Kepala Dusun, RT dan lainnya menyatakan tidak pernah ada ada gratifikasi. Sedang anggota BBD yang hadir Bapak Ari Abdurrahman menyatakan tidak tahu,” terang Suhartono.

Menurutnya, Ketua RW 1 sama sekali tidak men-justice atau melakukan penghakiman saat rapat seperti yang disebutkan dalam laporan BPD. Ia mengatakan, rapat berjalan lancar dan kondusif, namun sesudahnya tiba- tiba terdapat laporan dari BPD yang muncul menyudutkan Ketua RW 1.

Suhartono menuturkan, atas adanya pemutarbalikan fakta yang tidak benar, apabila nanti tidak terbukti, maka warga akan melakukan pelaporan balik. Hal itu semata untuk mencari kebenaran dan memberikan pelajaran agar pihak BPD tidak mudah bertindak sewenang- senang atas kekuasaannya.

“Mestinya pihak BPD sebelum melakukan pelaporan ke Polres Kudus terlebih dulu mengundang Ketua RW dan RT bersama tokoh warga, apabila masih ada hal yang perlu diklarifikasi ulang. Intinya mengedepankan musyawarah dan mufakat,” ungkapnya.

Menurutnya, substansinya warga mempertanyakan kualitas pengerjaan pembangunan jalan yang ada disekitar wilayah mereka.

“Bukan malah melebar kemana-mana yang jauh dari inti permasalahan awalnya, yakni kualitas pembangunan jalan yang buruk,” tandas dia. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.