Forum Dekan FH PTMA se Indonesia Nilai Draft RUU KUHP Bernuansa Rekolonisasi

oleh -1,564 kali dibaca
sejumlah Dekan dan ketua Sekolah Tinggi Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah se Indonesia saat menyatakan sikap terkait draft RUU KUHP di UMKU (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Usai menggelar pertemuan nasional dalam rangka Pelantikan Pengurus dan seminar nasional Forum Dekan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Kudus. Sejumlah Dekan tersebut mengeluarkan pernyataan sikap terkait draf RUU KUHP yang saat ini sedang digodog oleh Komisi III DPR, Jumat (26/08/2022) petang.

Dipimpin oleh ketua Fordek yang baru terpilih Dr. Tongat, SH., M.Hum., selaku juru bicara dengan anggota tim perumus yakni Dr. Sukmareni, SH., MH, Dr. Osgar matompo, SH., MH, Iwan Satriawan, SH., LLM., PhD, Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH dan Ujuh Juhana, SH., MH., dalam konferensi pers dengan awak media mereka menyampaikan bahwa hasil Seminar Nasional yang telah digelar oleh mereka menyimpulkan jika dalam penyusunan dan perumusan RUU KHUP masih menyisakan berbagai persoalan.

“Berbagai persoalan itu mulai dari proses penyusunan dan perumusan yang tidak banyak melibatkan masyarakat, CSO, pemerhati hukum, dan berbagai elemen masyarakat lainnya,sehingga mencederai nilai-nilai demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip negara hukum,” ujar Dr. Tongat yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini, Jumat (26/08/2022).

Dijelaskannya, beberapa hal yang menjadi isu krusial dalam penyusunan dan perumusan RUU KUHP antara lain masih banyaknya pasal-pasal dalam RUU KUHP yang sampai saat ini masih dipersoalkan berbagai kelompok masyarakat.

“Maka Fordek FH PTM se Indonesia memandang, bahwa penyusunan RUU KUHP bukan merupakan upaya untuk melakukan dekolonisasi tetapi justru terasa sebagai upaya rekolonisasi,” terangnya.

Diberikannya contoh pasal yang menurutnya perlu dilakukan kajian ulang yakni Pasal 218 ayat (1) RKUHP mengatur setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana penjara paling lama 3,5 tahun.

“Ini justru merupakan semangat rekolonisasi bagi jabatan presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, Fordek akan melakukan kajian secara komprehensif untuk memberikan sumbangan pemikiran secara kritis akademik terhadap penyusunan draft RUU KUHP.

Hasil kajian itu akan kami sampaikan kepada eksekutif, legsislatif, tim penyusun dan perumus perancang RUU KUHP.

Perlu diketahui, sebelumnya para dekan dan pimpinan sekolah tinggi hukum PTMA tersebut telah melaksanakan Seminar Nasional tentang ”Menyongsong RUU KUHP yang Berwawasan HAM dan Demokratis”.

Hadir sebagai pembicara secara daring yakni dari PP Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum. Ketua MHH PP Muhammadiyah Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum., Akademisi FH UGM, Herlambang P. Wiratraman, SH., LLM. PhD., Akademisi FH UI Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, SH., MA. dan Usman Hamid, SH., M.Phill. dari Amnesti Internasional Indonesia. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.