Pati, isknews.com (Lintas Pati) – Dari sembilan kursi partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, hanya Partai Hanura yang belum bisa mencairkan Bantuan Politik (Banpol) pada tahun ini. Pasalnya, Ketua Partai Hanura Pati saat ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
“Untuk penyaluran banpol 2017, sudah rampung dicairkan sebesar Rp Rp 1.081.224.000 kepada delapan partai, yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Golkar, PKS, Nasdem, dan Partai PPP. Sedang, Partai Hanura yang belum bisa mencairkan banpol,” jelas Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pati, Cipto Subagyo, Jumat (15/09/2017).
Adapun ketentuan penerima Banpol, lanjutnya, partai tersebut harus mempunyai kursi di dewan. Sedang besarannya masing-masing berbeda, yakni sesuai dengan perolehan kursi di legislatif.
“Besarannya itu berbeda setiap kursinya di dewan, yang pasti satu suara sah itu Rp 1.593 untuk setiap partai,” ungkapnya.
Ditambahkannya, fungsi banpol sebagai sarana pendidikan politik anggota Partai Politik (Parpol) dan masyarakat, menyerap aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, dan lainnya.
“Rinciannya, Parpol bisa menggunakan banpol untuk pendidikan politik minimal 60 persen dari anggaran, dan maksimal 40 persen untuk administrasi partai,” tuturnya.
Disinggung kenaikan banpol, Cipto menyebut, pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri). “Kemungkinan itu pada tahun 2018 atau 2019. Untuk banpol tahun depan kami sudah usulkan kemarin,” tandasnya. (Wr)
