KUDUS, ISKNEWS.COM – Memasuki tahun kedua kepemimpinan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton, Kabupaten Kudus mencatat sejumlah perkembangan positif dalam pembangunan manusia dan penurunan angka kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus menunjukkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2026 mencapai 78,61, tertinggi se-Eks Karesidenan Pati, sementara persentase penduduk miskin turun menjadi 6,41 persen.
Meski demikian, di balik capaian tersebut, masih terdapat tantangan dalam pemerataan kesejahteraan. BPS mencatat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kudus justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kabupaten Kudus, Eko Suharto, S.ST., M.Si., melalui Berita Resmi Statistik Nomor 35/11/3319/Th. IX tertanggal 5 November 2026, mencatat IPM Kudus meningkat 0,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 77,94.
Pertumbuhan IPM mencapai 0,86 persen, sekaligus mempertahankan posisi Kudus sebagai kabupaten dengan capaian pembangunan manusia tertinggi di wilayah eks-Karesidenan Pati.
Peningkatan tersebut ditopang oleh perbaikan pada tiga dimensi utama pembangunan manusia, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Dari aspek kesehatan, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Kudus pada 2026 mencapai 77,44 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan 2025 yang sebesar 77,21 tahun.
Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah meningkat dari 13,49 tahun menjadi 13,61 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas naik tipis dari 9,51 tahun menjadi 9,52 tahun.
Perbaikan juga terlihat pada dimensi standar hidup layak. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan mencapai Rp13,388 juta per orang per tahun, meningkat Rp546 ribu atau 4,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12,842 juta.
Perkembangan IPM Kudus dalam enam tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Pada 2021, IPM tercatat sebesar 75,16, kemudian meningkat menjadi 75,89 pada 2022, 76,71 pada 2023, dan 77,21 pada 2024. Angka tersebut kembali naik menjadi 77,94 pada 2025 hingga mencapai 78,61 pada 2026.
Selama periode 2021–2026, IPM Kabupaten Kudus rata-rata tumbuh 0,90 persen per tahun.
Dalam perbandingan di wilayah eks-Karesidenan Pati, IPM Kudus berada di posisi teratas dengan nilai 78,61. Sementara itu, IPM Pati tercatat sebesar 75,57, Jepara 75,49, Rembang 73,92, dan Blora 73,02.
Kudus juga mencatat capaian tertinggi pada seluruh komponen pembentuk IPM dibandingkan empat kabupaten tersebut.
Meski demikian, nilai IPM 78,61 masih berada dalam kategori pembangunan manusia tinggi. Untuk mencapai kategori sangat tinggi, suatu wilayah harus memiliki IPM minimal 80.
Di sisi lain, data BPS mengenai kemiskinan menunjukkan perkembangan yang juga positif.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 22/10/3319/Th. XIV yang dirilis pada 21 Oktober 2026, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada 2026 turun menjadi 6,41 persen, berkurang 0,18 poin persentase dibandingkan 2025 yang mencapai 6,59 persen.
Jumlah penduduk miskin juga menyusut dari 60,37 ribu orang pada 2025 menjadi 59,27 ribu orang pada 2026. Artinya, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1.110 orang dalam setahun.
Jika dibandingkan dengan 2024, jumlah penduduk miskin di Kudus telah berkurang sebanyak 6,43 ribu orang. Sementara itu, persentase kemiskinan turun 0,82 poin persentase dalam periode yang sama.
Persentase kemiskinan Kudus sebesar 6,41 persen juga berada di bawah angka Jawa Tengah yang mencapai 9,21 persen dan nasional sebesar 8,07 persen.
Dalam perbandingan antarwilayah eks-Karesidenan Pati, Kudus memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni 59,27 ribu orang.
Namun, dari sisi persentase, Kudus menempati posisi kedua terendah setelah Jepara yang sebesar 5,63 persen.
Meski jumlah dan persentase penduduk miskin menurun, terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian.
BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 0,77 pada 2025 menjadi 1,03 pada 2026. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,15 menjadi 0,27.
Kenaikan kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin besar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin belum sepenuhnya diikuti perbaikan kondisi ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat miskin.
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya perlu menekan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok yang masih rentan.
Tantangan tersebut turut terlihat dari meningkatnya garis kemiskinan Kabupaten Kudus. Pada 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp576.195 per kapita per bulan, kemudian meningkat menjadi Rp640.041 pada 2026 atau naik 11,08 persen.
Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Dengan angka tersebut, rumah tangga beranggotakan empat orang dikategorikan miskin apabila total pengeluaran bulanannya berada di bawah Rp2.560.164.
Secara keseluruhan, data BPS memperlihatkan dua perkembangan penting di Kabupaten Kudus pada 2026. Kualitas pembangunan manusia terus meningkat, sementara jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan.
Namun, peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari kenaikan IPM dan penurunan angka kemiskinan.
Pemerataan kesejahteraan, penguatan daya beli, peningkatan kualitas kesehatan, serta perluasan akses pendidikan tetap menjadi pekerjaan penting pemerintah daerah.
Dengan IPM mencapai 78,61 dan persentase kemiskinan turun menjadi 6,41 persen, Kudus memiliki capaian positif dalam pembangunan manusia.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kemajuan tersebut turut dirasakan oleh masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga peningkatan kualitas hidup berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan. (YM/YM)
