Deadline 11 Februari, Berdiri Diatas Tanah Negara, 13 Bangunan di KM 7 Jalan Kudus-Jepara Harus Dibongkar

oleh

Kudus, isknews.com – 11 Februari mendatang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali- Juana dan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Kudus akan segera melakukan eksekusi pembongkaran bagi sejumlah bangunan yang masih berdiri di Tanah milik BBWS.

Bangunan berupa warung dan rumah tinggal yang didirikan di sekitar sempadan sungai yang berlokasi di Jalan Kudus- Jepara kilometer 7 itu diperintahkan untuk segera dibongkar.

Pasalnya 13 bangunan tanpa izin yang dibangun di atas tanah milik negara di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kudus, oleh BBWS Pemali- Juana selaku pemilik lahan akan mempergunakannya sebagai kawasan hijau.

Pemberitahuan hingga peringatan ketiga atau terakhir telah dilayangkan sejak awal September 2019 hingga pertengahan Januari 2020.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, berdasarkan surat tembusan yang ditujukan kepada para pihak yang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara dengan penguasaan pemangku kepentingan BBWS.

TRENDING :  Target 95 Persen UHC BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus Terlampaui
Sejumlah anggota Satpol PP Kudus saat sosialisasi kepada warga penghuni bangunan diatas tanah milik BBWS Pamali Juana terkait perintah pengosongan (Foto: YM)

Pemilik diberikan batas waktu pembongkaran hingga 10 Februari nanti. “Jika tenggat waktu yang diberikan diabaikan, maka akan dilaksanakan eksekusi pembongkaran oleh pihak berwenang pada 11 Februari mendatang,” ujarnya, Rabu (05/02/2020).

Dalam surat pemberitahuan pertama tertanggal 4 September 2019 yang ditandatangani Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala BBWS Pemali-Juana, Teguh menyatakan, belasan rumah yang didirikan tanpa izin di atas tanah barang milik negara harus segera dibongkar.

Hal itu juga terkait rencana dilaksanakannya kegiatan pemagaran dan penimbunan tanah hasil galian Sungai Gelis dalam rangka pengamanan aset barang milik negara.

TRENDING :  Hartopo , " Kegiatan Trail Tingkatkan Nilai Wisata Tingkat Nasional Bahkan Internasional."

“Langkah awal pemilik bangunan diberikan waktu tujuh hari untuk
membongkar dengan biaya ditanggung sendiri,” terangnya.

Dari 13 bangunan yang ada, beberapa di antaranya mulai dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Namun bagi pemilik yang belum melaksanakan, kembali mendapatkan surat peringatan kedua tertanggal 31 Desember 2019.

Hingga peringatan ketiga 14 Januari 2020, jumlahnya berkurang tinggal sekitar lima  bangunan yang belum dibongkar.

“Dari pantauan terakhir kami kemarin, masih ada satu rumah yang belum
juga dibongkar,” kata Djati Solechah.

Rumah terakhir yang belum dibongkar adalah milik Ansori, mantan pegawai Pengairan Kudus. Pemilik sebenarnya sudah beritikad baik siap melakukan pembongkaran, hanya minta waktu pelaksanaan hingga April mendatang.

TRENDING :  Akan Segera Dibangun Jembatan Penghubung Dersalam – Pedawang Kudus Yang Rusak Parah

Alasannya, rumah miliknya di tempat lain masih dikontrakkan dan habis masa sewa pada April nanti. Namun demi mewujudkan rasa keadilan dengan pemilik bangunan lainnya, permintaan tidak dikabulkan.

“Ekseskusi pembongkaran oleh pihak berwenang tetap akan dilakukan 11 Februari, kecuali sebelum itu dibongkar sendiri,” ungkapnya.

Berdasar informasi di lapangan, tanah negara yang dikuasakan BBWS sebelumnya milik salah satu perusahaan tekstil di Kudus. Namun kemudian ditukar guling dengan BBWS.

Dalam perjalanan waktu, berdiri sejumlah bangunan tanpa izin di atas tanah itu. Di antara pemilik bangunan yang berlokasi di Jalan Kudus- Jepara kilometer 7 tersebut, yaitu Ansori, Suharto, Subhan Aziz, Mariatun, Toyib, Nur Imaroh, Wafi, Musrini, Budi, Sutrisno, dan Sularno. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :