Demo di Papringan, Warga Klaim ada Tanah Bondo Desa Terjual ke Investor

oleh -1,985 kali dibaca
Kepala Desa papringan, Kaliwungu, Kudus, Amin Budiarto, saat menemui warga pengunjuk rasa di depan lokasi lahan pabrik furniture yang dipersoalkan oleh sebagian warga (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Ruas Jala Raya Kudus – Jepara sempat tersedat, pasalnya ratusan warga Desa Papringan melakukan aksi ujuk rasa didepan lahan proyek pembangunan pabrik mebel di Desa tersebut. Menurut mereka warga mengklaim bahwa ada sebidang lahan di kawasan tersebut yag merupakan aset Bondo Desa yang diduga ikut dijual kepada ivestor oleh kepala desa mereka. Tanah tersebut terletak di Jl. Raya Kudus – Jepara, Area Sawah, Sidorekso, Kecamaran Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jumat (28/10/2022).

Menurut pendemo pihaknya meyakini ada tanah bengkok desa yang ikut dalam pembebasan lahan. Mereka khawatir jika bengkok desa atau bondo desa ikut terkena imbas pembebasan lahan.

“Dulu kerabat saya pernah menjabat Carik di Desa ini kala itu, dan saya sangat ingat lokasi bengkoknya ada di dalam area yang kini akan dijadikan sebagai lahan pabrik ini,” ujar warga yang mengaku bernama Hadi saat ditemui di lokasi.

Namun, dia belum mengetahui secara pasti luasan lahan bengkok desa yang ikut dalam pembebasan lahan.

“Kita belum tahu, kita juga menanyakan apakah luasan bondo desa itu sesuai dengan disih desa apa belum. Makanya kita tanyakan,” urainya.

Apalagi, dalam lokasi urugan terdapat saluran irigasi yang digunakan para petani di Desa, untuk melakukan pengairan sawah.

Selain poin tersebut, menurut penanggungjawab aksi damai, Kuranto, ada poin lain yang disampaikan oleh para pendemo, yakni Warga Papringan sesungguhnya mendukung sepenuhnya investor masuk untuk mendirikan pabrik furniture hanya saja warga yang mempunyai armada dump truk tidak dilibatkan dalam pengerjaan hurukan di area tersebut.

“Namun sayangnya tidak ada sosialisasi ke warga terkait adanya pembebasan lahan pabrik. Kami meminta dilibatkannya armada dump truck warga Desa Papringan, untuk ikut dalam kegiatan proyek ini. Kedua, ketika pabrik berdiri 60% pegawai harus dari desa kami,” jelas Kuranto.

Tak hanya itu kata dia, pihak pengelola juga diminta untuk bisa memaksimalkan pelibatan warga setempat dalam rekrutmen tenaga kerja proyek pembangunan pabrik furniture yang ada di wilayah Desanya.

Akibat hal tersebut, warga meminta penyegelan sementara, untuk luasan tanah yang dipermasalahkan lantaran masih belum jelas status tanahnya.

Kepala desa Papringan, Amin Budiarto saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa akan menampung aspirasi dari warganya untuk nantinya diajukan kepada pihak perusahaan.

“Para warga menuntut, mereka meminta perusahaan untuk bisa mengakomodir kaitannya dengan perusahaan,” jelasnya.

Terkait aset desa yang diduga di jual. Kades Papringan menegaskan agar aset tersebut jangan di jual.

“Dikira, pihak pemerintah desa yang menjual tanah tersebut. Tentunya hal itu juga tidak benar,” jelasnya.

Untuk luasan bidang tanah tersebut, pihaknya masih belum ngetahui atau mengukur, lantaran hal tersebut adalah ranah BPN. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.