Blora, isknews.com (Lintas Blora) – Desa-desa di wilayan Kecamatan Cepu , sampai saat ini sama sekali belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal dalam amanat UU No. 6 / 2014 desa mendapat peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Desa.
Menurut Camat Cepu, Djoko Sulistiyono, melalui Kasi Pemerintahan, Gunawan, dari 11 desa yang ada di Cepu belum satupun yang memiliki BUMDes. Akan tetapi ada satu desa yang sudah mengajukan pembentukan BUMDes. “Desa Mulyorejo sudah mengajukan pembentukan BUMDes, belum lama ini kami baru saja mengoreksi Perdes-nya,” terang Gunawan.
Dirinya tidak banyak memberikan penjelasan tentang alasan belum adanya desa di Cepu yang memiliki BUMDes. “Permasalahannya sebenarnya ada di Desa sendiri,” katanya.
Sementara Djati Walujastono, Kepala Bidang Fisik dan Prasrana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, sangat menyayangkan dengan banyaknya desa yang belum memiliki BUMDes. Padahal melalui BUMDes tersebut bisa mengangkat potensi desa.
Djati Menjelaskan, dalam UU Desa sendiri, sangat jelas tujuan dibentuknya BUMDes. Meningkatkan perekonomian Desa, Mengoptimalkan aset Desa, Meningkatkan usaha masyarakat, Mengembangkan rencana kerja sama usaha, Menciptakan peluang dan jaringan pasar, Membuka lapangan kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
“Harapannya, dengan adanya BUMDes, Desa bisa mengelola keuangan sendiri dan menjadi Desa Mandiri tanpa bantuan dari pemerintah,” kata Djati saat berada di Cepu beberapa waktu lalu.
Sangat disayangkan, lanjut dia, di wilayah Kabupaten Blora baru terdapat 28 BUMDes berdiri. Akan tetapi mereka mandeg tidak ada kegiatan. Sebenarnya, Desa merugi jika tidak bisa memanfaatkan BUMDes. Mengingat banyak potensi yang bisa digarap dan segala bantuan dari Kementrian yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, syaratnya harus ada BUMDes.
“Seharusnya bisa dibentuk dan dikelola lebih baik, dengan banyaknya dana yang disalurkan ke desa, rata-rata Rp.1,5 Milyar sampai Rp. 2 Milyar,” kata dia. Dengan menyisihkan anggaran tersebut, lanjut dia, untuk pengembangan BUMDes sangat bisa. (as)
