Kudus, isknews.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus mendatang memnyebabkan sejumlah kegiatan masyarakat di Sektor informal semakin terpuruk selama pandemi Covid-19. Meski Kabupaten Kudus masih dinyatakan belum berada di zona aman, tetapi grafik menunjukkan angka penurunan yang signifikan terhadap kasus covid -19 di kota kretek.
Soal kegiatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat di Kudus, memang diperlukan kreatifitas kebijakan seorang kepala daerah, Bupati Kudus sangat menentukan arah kebijakan bagi pemulihan ekonomi masyarakat di era mendekati zona aman.
Hal itu disampaikan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kudus Sayid Yunanta, dirinya meminta adanya keberpihakan pemangku kebijakan di Kota Kretek untuk penanganan pandemi Covid 19 selain juga dukungan dan sinergitas parlemen atau anggota dewan di gedung wakil rakyat.
“Kami di parlemen tentu saja akan mem “push” kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi warga. Selain penanggulangan dan penangani Covid 19, ‘Itu tantangannya, menangani Covid 19 sekaligus memulihkan kondisi perekonomian warga,” kata Ketua DPD PKS Kudus, Sayid Yunanta, Senin (26/07/2021).
Menurutnya, perekonomian pelaku usaha di sektor informal saat ini semakin melemah. Tidak hanya harus bertahan dari penularan virus covid-19 saja, mereka juga harus berjuang memenuhi kebutuhkan hidupnya sehari-hari.
Lanjut Sayid, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai pemulihan ekonomi masyarakat. Pengampu kebijakan baik eksekutif maupun legislatif harus berani merumuskan kebijakan yang dianggap berdampak langsung pada penanganan pandemi.
“Kami juga akan mengusulkan hal tersebut,”jelasnya.
Soa perubahan, tambah Sayid, bila tidak direalisasikan sekarang, maka akan direalisasikan tahun depan. Pihaknya meyakini, kebijakan tersebut akan didukung banyak kalangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pihaknya sepakat dengan upaya penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah pusat. Wakil rakyat meminta agar masyarakat tidak kendor menerapkan protokol kesehatan. Namun, pemulihan perekonomian rakyat yang mulai terpuruk harus dicarikan jalan keluarnya.
“Pemerintah harus mempunyai gambaran nyata keparahan dampak yang dirasakan warganya,” jelasnya.
Pemerintah daerah harus mencoba melakukan upaya di tingkat daerah untuk melindungi usaha warganya. Misalnya, mencoba menegosiasikan relaksasi pinjaman dengan lembaga keuangan. Seperti diketahui, sejumlah pelaku usaha terancam bangkrut dan harus berhutang di sejumlah bank.
“Asalkan tidak memberikan beban baru, kebijakan tersebut harus dicoba, jelasnya. (YY/YM)
