Kudus, isknews.com – Ketua Majelis Alumni IPNU Kudus, Sholeh Syakur secara tegas menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Penjabat (Pj) Bupati Kudus terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk tahun 2024. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sholeh Syakur mengungkapkan evaluasinya terhadap kondisi birokrasi di Kabupaten Kudus, di mana beberapa persoalan perades yang sebelumnya mangkrak selama satu tahun berhasil diselesaikan dalam waktu 3 bulan di bawah kepemimpinan Pj Bupati Kudus. Karena melihat pentingnya peranan perangkat desa sebagai perlayan publik yang tidak boleh kosong. Selain itu, dia juga mengamati adanya jabatan strategis yang diisi oleh individu-individu yang kurang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan.
“Dalam konteks ini, transparansi dalam pengisian jabatan kepala dinas melalui uji kompetensi pejabat adalah langkah yang sangat penting. Ini bukan hanya untuk meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong akuntabilitas, memastikan kompetensi pejabat, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan,” ujar Sholeh Syakur kepada media ini, Selasa (02/07/2024).
Lebih lanjut, Sholeh Syakur menegaskan bahwa jika ada yang mengkritik kebijakan pengisian JPT di Pemerintah Kabupaten Kudus, ia malah menantangnya. Menurutnya, sejauh ini proses pengisian jabatan penting tersebut cenderung bersifat transaksional dan politis, yang bisa mengancam integritas sistem pemerintahan.
“Dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Majelis Alumni IPNU Kudus, diharapkan dapat memperkuat penerapan kebijakan ini. Kami berharap agar pemerintahan Kabupaten Kudus semakin terarah dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta lebih akuntabel kepada masyarakat,” tandasnya.
Dengan demikian, dukungan dari Majelis Alumni IPNU Kudus menjadi salah satu dorongan penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat kabupaten, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kemajuan bersama. (AS/YM)
