Eksepsi Pembelaan Imam KONI : Kasus Dana Hibah Bukan Ranah Tipikor Tapi Keperdataan 

oleh -936 kali dibaca
Penasehat hukum terdakwa mantan ketua KONI Kudus Imam Triyanto, Ahmad Triswadi SH saat menjelaskan kepada wak media terkait isi eksepsi atas pembelaan kepada kliennya (Foto: koleksi pribadi Ahmad Triswadi)

Kudus, isknews.com – Kasus korupsi dana hibah KONI Kudus dengan terdakwa mantan ketua KONI Imam Triyanto sudah memasuki persidangan ketiga yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Manyaran, Semarang, Rabu (29/05) dengan agenda yakni pembacaan dakwaan, eksepsi dan tanggapan.

Penasehat hukum Imam Triyanto yakni Ahmad Triswadi SH, kepada media ini menjelaskan seputar isi eksepsinya yang ia bacakan dihadapan majelis hakim. Intinya ia mengatakan bahwa dalam kasus Dana Hibah KONI ini bukan masuk ranah tindak pidana korupsi (tipikor) melainkan keperdataan. 

“Jika pun ada penyelewengan masuknya ke pidana umum penggelapan atau penipuan. Hubungan hibah ini kan keperdataan, KONI bukan lembaga negara, ia hanya mitra pemerintah yang diberi mandat untuk mengangkat kegiatan olahraga. Sekali lagi bukan tidak pidana korupsi,” kata dia, Jumat (07/06/2024).

Menurutnya itu sudah menjadi hal baku, hanya saja banyak pihak yang belum tahu bahwa yang berwenang secara konstitusional untuk menetapkan ada atau tidak adanya kerugian keuangan negara adalah BPK.

“Sedangkan instansi lain seperti BPKP, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan keuangan negara, tetapi tidak berwenang menyatakan atau me-declare adanya kerugian keuangan negara,” tuturnya.

Ditambah kata Triswadi, bahwa proses hibah itu adalah sebuah proses keperdataan, dan uang yang dihibahkan dari keuangan negara (Pemkab Kudus) adalah proses yang terputus, sehingga keuangan dimaksud sudah berubah kepemilikan menjadi keuangan KONI atas proses hibah bersangkutan.

“Jadi proses hibah bersangkutan adalah berada pada ranah hukum perdata dan jika terjadi penyelewengan atas dana KONI tersebut maka tentu akan diproses melalui ranah hukum pidana yang bersifat umum (pidum) dan bukan pada ranah pidana khusus atau dalam hal ini berdasarkan regulasi ttg tindak pidana korupsi,” terangnya.

Selanjutnya jika ada kewajiban pembuatan LPJ atau laporan-laporan lain yang bersifat periodik dari penerima hibah kepada pihak pemberi hibah adalah semata-mata kewajiban administratif.

“Bila ada kesalahan dari aspek itu maka lebih kepada situasi maladminiatrasi,” tandas dia.

Putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor atas eksepsi terdakwa Imam Triyanto direncanakan akan berlangsung pada Rabu (12/6) mendatang. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.