Kasus Korupsi KONI Kudus, Minggu Depan Putusan Sela Eksepsi Terdakwa

oleh -1,081 kali dibaca
Kasi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kudus Bambang Sumarsono (kiri) dan Kasubsi Penyidikan bidang tindak pidana khusus Haris Abdur (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang, kasus korupsi di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesaia (KONI) Kabupaten Kudus dengan terdakwa tunggal mantan ketua KONI Imam Triyanto telah memasuki persidangan keempat.

Pada sidang pekan sebelumnya penasehat hukum Imam sempat mengajukan eksepsi atas dakwaan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan menganggap bahwa kasus ini bukan masuk ranah tindak pidana korupsi (tipikor) melainkan keperdataan. 

Tak hanya itu menurutnya, pihak Imam melalui pengacaranya mempertanyakan jaksa penuntut umum yang mempermasalahkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Agustus 2022, sedangkan sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang menyatakan ada temuan kerugian negara dalam pemberian hibah ini. Namun, temuan tersebut sudah ada pengembalian sehingga sudah selesai.

Hal itu dijelaskan oleh Kasi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kudus Bambang Sumarsono didampingi Kasubsi Penyidikan bidang tindak pidana khusus Haris Abdur saat ditemui sejumlah awak media terkait update persidangan kasus KONI Kudus.

“Kami melihat ada tiga hal dalam eksepsi dimana persoalan salah ketik, munculnya kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.(BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menganggap jika harusnya kasus perdata bukan korupsi,” terangnya, Kamis (07/06/2024).

Bambang menyebut kewenangan BPKP dan BPK sendiri cukup jelas. BPK melakukan audit secara umum sementara BPKP lebih khusus. Selain menghitung kerugian negara secara utuh juga dikurangkan hasil temuan instansi terkait.

“Kalau soal harusnya masuk perdata sepertinya mengada-ada karena menggunakan uang negara. Konstruksi pidana ada dua yakni melawan hukum da nada kerugian negara. Kami melihat ada dua hal tersebut dalam kasus ini,”ujarnya.

Meski begitu dia menyebut akan melihat hasil putusan sela yang direncanakan pada pekan depan Rabu (12/6) mendatang.

Jika nantinya majelis hakim menerimanya maka kasus itu akan dikembalikan ke jaksa untuk dilakukan perbaikan dakwaan.

“Selebihnya keputusan pada hakim, apakah eksepsi diterima atau ditolak,” ucap Haris.

Bila ditolak, lanjut Haris, jaksa penuntut umum akan menghadirkan sejumlah alat bukti yang dikumpulkan jaksa penyidik, termasuk saksi-saksi juga akan dihadirkan.

Diketahui, dakwaan atas tindakan yang dilakukan Imam adalah pasal 2 pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Korupsi.

Untuk saat ini, Kejaksaan Negeri Kudus telah menerima uang pengembalian atas kasus Imam sebelum diserahkan ke kas negara.

Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum Bambang Sumarsono mengatakan, terdakwa Imam Triyanto selaku Ketua KONI Kudus mengorupsi dana hibah yang bersumber dari APBD dan APBD-Perubahan dalam kurun waktu 2021-2023.

Total dana hibah mencapai Rp 22,9 miliar. Sudah ada pengembalian dengan nilai totalnya Rp 830 juta dari beberapa pihak serta 2 unit mobil merek Toyota Kijang Innova dan Toyota Avanza dengan total kerugian negara yang disebabkan Imam senilai Rp2,3 miliar sebagaimana hasil penghitungan auditor BPKP. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.