KUDUS, ISKNEWS.COM – Sebanyak 322 guru Madrasah Diniyah (Madin) se-Kecamatan Jekulo mengikuti kegiatan pembinaan yang digelar Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Jekulo di Gedung JHK Jekulo, Kabupaten Kudus.
Kegiatan tersebut menjadi pembinaan perdana yang diselenggarakan pengurus DPAC FKDT Kecamatan Jekulo pada periode kepengurusan saat ini. Selain meningkatkan kapasitas guru, kegiatan itu juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan ketentuan terbaru terkait penerima Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS).
Ketua DPAC FKDT Kecamatan Jekulo, H. Suradi, mengatakan, sebelum pelaksanaan pembinaan, pihaknya telah melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan madrasah diniyah yang tersebar di wilayah Kecamatan Jekulo.
Tercatat terdapat 45 madrasah diniyah yang menjadi bagian dari koordinasi tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 322 guru yang menerima TKGS turut hadir dalam kegiatan pembinaan.
“Alhamdulillah, semua guru yang mendapatkan TKGS bisa hadir. Ini merupakan ikhtiar kami bersama pengurus untuk merangkul seluruh madrasah diniyah di Kecamatan Jekulo,” katanya.
Suradi menjelaskan, kegiatan pembinaan tersebut tidak dipungut biaya. Seluruh kebutuhan penyelenggaraan berasal dari sumbangan murni dana DPAC FKDT Kecamatan Jekulo.
Sebagai bentuk apresiasi, para peserta juga akan mendapatkan piagam keikutsertaan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kudus.
Ia berharap pembinaan tersebut memberikan manfaat bagi para guru, sekaligus menjadi penyemangat dalam mengajarkan ilmu agama kepada para santri.
“Harapan kami, seluruh guru tetap mendukung pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan guru madin. Semoga ilmu yang diajarkan kepada santri menjadi amal jariyah yang bermanfaat hingga akhirat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPC FKDT Kabupaten Kudus, Mukhasiron, mengatakan, pembinaan tersebut juga bertujuan menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Kudus yang diterbitkan pada 2025, terutama mengenai persyaratan penerima TKGS.
Menurutnya, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi guru madin untuk memperoleh tunjangan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan jumlah santri dan ketentuan jam mengajar.
Sebagai contoh, guru madin diwajibkan mengajar minimal 10 santri serta memenuhi ketentuan jam pembelajaran yang telah ditetapkan.
Namun, penerapan persyaratan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing madrasah diniyah. Sebab, setiap lembaga memiliki jumlah santri dan tenaga pengajar yang berbeda.
“Memang kondisi madin tidak semuanya sama. Ada yang jumlah santrinya sedikit, tetapi gurunya banyak. Ada juga yang santrinya banyak, tetapi guru yang mendapatkan tunjangan justru sedikit. Ini menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusi,” jelasnya.
Mukhasiron menambahkan, FKDT telah menyampaikan aspirasi para guru kepada pemerintah daerah agar ketentuan dalam peraturan tersebut dapat ditinjau kembali.
Aspirasi itu juga disuarakan bersama sejumlah forum penerima TKGS di Kabupaten Kudus. Dimana saat audiensi, perwakilan forum menyampaikan masukan kepada Bupati Kudus.
Selain persoalan persyaratan penerima tunjangan, keberlanjutan TKGS bagi guru Madrasah Aliyah (MA) juga menjadi perhatian. Sebab, berdasarkan ketentuan yang berlaku, guru MA disebut hanya menerima TKGS hingga 2026 dan tidak lagi mendapatkan bantuan tersebut pada 2027.
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kudus, Shony Wardana, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan perubahan kebijakan untuk mengakomodasi aspirasi guru swasta, termasuk guru madrasah.
Ia menyebutkan, kebijakan TKGS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Kudus terhadap kesejahteraan tenaga pendidik swasta.
“Alhamdulillah, ini merupakan kebijakan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Kudus. Insyaallah akan ada perubahan peraturan yang mempermudah teman-teman guru swasta, khususnya di Madrasah Aliyah,” ujarnya.
Shony menjelaskan, rancangan perubahan peraturan tersebut telah melalui pembahasan di tingkat kabupaten dan dikonsultasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
Pihaknya berharap regulasi baru tersebut segera diterbitkan sehingga dapat diberlakukan mulai Januari 2027.
Dengan adanya perubahan tersebut, guru madrasah yang sebelumnya berpotensi tidak lagi menerima TKGS diharapkan tetap dapat terakomodasi sebagai penerima bantuan pada 2027. (AS/YM)
