Gubernur : Formasi CPNS 2016 Tolong Yang 80 Persen Dari Honorer

oleh -805 kali dibaca

Semarang – Terkait masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang tidak kunjung tuntas, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengusulkan sejumlah terobosan regulasi untuk memperjelas status dan nasib mereka.

“Jika 2016 akan ada formasi CPNS, saya usulkan agar komposisi dari honorer dan umum berbeda. Tolong yang 80 persen dari honorer, sehingga itu akan membantu menyisir sejumlah PR besar terkait tenaga honorer dan mereka merasa mendapat perhatian,” ujar Gubernur Ganjar Pranowo saat memberi sambutan pada kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kamis (12/11).

Selain komposisi formasi, lanjut dia, desain materi tes antara honorer dan fresh graduate juga harus dibedakan. Untuk peserta tes CPNS fresh graduate lebih difokuskan pada potensi akademik. Sedangkan tes untuk tenaga honorer yang notabene telah bekerja selama bertahun-tahun, maka
materi tes yang tepat adalah tes ketrampilan.

“Kita pernah merumuskan tentang bagaimana cara sebaik mungkin agar bisa diangkat. Bahkan, dahulu pernah mengategorikan sampai K5. Sehingga ketika dulu bertemu MenPAN, saya sangat terkejut dengan pernyataannya, bahwa semua honorer akan diangkat. Itu uangnya siapa?,” katanya.

Di hadapan rombongan kunker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Mustafa Kamal, SKPD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), gubernur menyebutkan, hingga kini faktanya masih banyak persoalan menyangkut tenaga honorer yang telah mengabdi atau bekerja selama bertahun-tahun. Untuk kategori satu (K1) guru bantu telah tuntas 100 persen. Sedangkan K2 pengangkatan menjadi CPNS harus melalui seleksi tes.

Pada kesempatan tersebut, gubernur juga menyampaikan beberapa persoalan yang tengah dihadapi Pemprov Jateng kepada rombongan dari Komisi II DPR RI supaya segera ditindaklanjuti pemerintah. Antara lain menyangkut pelayanan publik, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut peraturan pencairan bansos dan hibah, pilkada serentak, dan sengketa wilayah perbatasan.

“Problem terbesar adalah terkait pencairan hibah dan UU Desa. Untuk UU Desa kami sudah memasuki tahap tiga dan masing-masing desa saya minta membuat sistem akuntasi desa sederhana. Jangan sampai ada politisasi UU Desa di Jateng. Pelayanan publik, Alhamdulillah semuanya transparan. Tapi untuk wilayah perbatasan ada masalah antara Kota dan Kabupaten Magelang,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Mustafa Kamal mengatakan, sampai hari ini Komisi II masih banyak hambatan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. Hal itu karena dalam pembahasan anggaran yang diharapkan bisa mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan ternyata pupus. Sehingga pihaknya belum tahu terobosan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya.

“Kedatangan kami adalah untuk menjemput bola meminta informasi dan berbagai persoalan yang dihadapi Pemprov Jateng, termasuk tentang tenaga honorer. Kita berharap komitmen dari pemerintah pusat atas dorongan dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan pada tahun depan ada terobosan atau ada satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” harapnya. (HJ)

KOMENTAR SEDULUR ISK :