Semarang – Isu tentang anak dan perempuan seringkali terpinggirkan. Kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan misalnya, faktanya tidak sepenuhnya mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat. Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP sangat prihatin dengan kondisi ini.
“Saya berbahagia karena forum ini cukup ramai, meskipun tidak populer (dibanding isu lainnya). Berapa orang yang menjadi korban kekerasan seksual? Nggak ada yang tahu. Pelecehan seksual anak itu pelakunya orang yang dikenal kok. Ini problem sangat serius. Ruang-ruang sunyi ini bisa kita ‘meriahkan’ sehingga menarik kepedulian banyak orang,” imbaunya saat menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Akses Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Jateng dan Dialog Interaktif Optimalisasi Pemanfaatan Dana Pembangunan Desa untuk Program Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah di Crowne Plaza Hotel, Selasa (17/11).
Berdasarkan data Badan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 melalui pelayanan terpadu, jumlah korban kekerasan di Jawa Tengah mencapai 2.086 kasus. Kasus terbanyak adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 28 persen, perkosaan atau kekerasan seksual sebanyak 22 persen. Lainnya sebesar 50 persen antara lain kasus penelantaran, tindak pidana perdagangan, eksploitasi kaum perempuan dan anak. Karena itu, Ganjar menilai partisipasi anak dan perempuan dalam menyusun kebijakan untuk anak dan perempuan sangatlah penting. Anak dan perempuan yang tinggal di desa harus diajak menyuarakan kebutuhan mereka agar dapat dianggarkan melalui dana desa.
“Anak-anak juga perlu ditanya. Kalau anak-anak berinisiatif mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kita coba untuk mendengarkan. Di desamu ini, apa sih yang anak-anak butuhkan? Saya membayangkan dialog yang gampang. Perempuan juga bisa berinisiatif memberikan aspirasi sehingga anggaran itu bisa cover seluruh kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Ganjar juga meminta agar seluruh laporan keuangan yang disusun di Jawa Tengah dipublikasikan kepada masyarakat demi meningkatkan transparansi publik.
“Sudah saya perintahkan untuk Jawa Tengah tahun 2015 laporan keuangannya wajib ditempelkan agar semua warga desa tahu. Rencana keuangan 2016 juga ditempelkan. Nempel ini secara fisik di papan pengumuman maupun menggunakan teknologi informasi,” pungkasnya. (HJ)
