Indisipliner Kategori Berat, 2 Lurah di Kecamatan Kota Kudus Dibebastugaskan

oleh

Kudus, isknews.com – Pekan ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus telah menjatuhkan sangsi terhadap 7 orang aparatur sipil negara (ASN) akibat indisipliner dan 1 orang direhabilitasi namanya serta dikembalikan ke OPD tempat sebelumnya dia bekerja setelah sebelumnya sempat terlibat perkara hukum.

Ada beragam sanksi yang diberikan pada 7 orang ASN tersebut berupa pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus Catur Widyanto mengatakan surat keputusan pemberian sanksi pada tujuh ASN ini turun pada 28 April 2020 lalu.

“Mereka melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS),” katanya saat ditemui di kantor BKPP, Senin (04/05/2020).

Menurutnya dua diantara 7 ASN yang dibebastugaskan merupakan dua lurah di wilayah Kecamatan Kota Kudus.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus Catur Widyanto (foto: YM)

Dijelaskan oleh Catur, Lurah BWS dibebas tugaskan dari jabatan lurah karena melakukan indisipliner kategori berat. Yang bersangkutan menjaminkan barang milik daerah kepada pihak lain, untuk kepentingan pribadinya.

TRENDING :  3 Balon Lolos Seleksi, Tahapan Penetapan Calon Kades Langgardalem Berlangsung Hingga Dini Hari

Adapun barang yang dijaminkan berupa motor inventaris dinas dan lima unit laptop. Barang-barang tersebut dijaminkan saat menjabat sebagai lurah di wilayah lain di Kecamatan Kota Kudus pada tahun 2018.

“Dia telah mengakui perbuatannya. Bahkan dia mengaku telah menggadaikan tanah atas nama orang tuanya pada pihak lain. Ini didasarkan pada hasil audit inspektorat,” tutur Catur.

Menurut Catur, segala bentuk penyelewengan barang inventaris daerah merupakan tindakan pelanggaran berat. Saat ini BWS menjalani proses tuntutan ganti rugi untuk mengembalikan kerugian atas barang-barang inventaris daerah yang ia gelapkan. 

Lurah lain adalah IE, masih di wilayah Kecamatan Kudus. Dia mendapat sanksi dibebaskan dari jabatannya karena tidak bisa mempertanggungjawabkan realisasi belanja di kelurahan yang dipimpinnya senilai Rp 44,7 juta pada tahun 2018.

IE juga telah diminta mengembalikan uang tersebut ke rekening kas umum daerah. Namun, hingga tenggang waktu yang ditentukan, yakni 9 Januari 2020, dia belum menyetorkannya.

TRENDING :  Dua Anak Jalanan Bawa Senjata Tajam , Di Tangkap Sat Pol PP Kudus

“Ini masih ditelusuri yang lainnya. Audit penggunaan anggaran belanja kelurahan dari pos-pos lain terus dilakukan,” kata dia.

ASN yang melakukan pelanggaran berat selanjutnya adalah NFS. Bidan yang bertugas di wilayah Kecamatan Bae itu dibebaskan dari jabatan fungsionalnya karena menghilangkan barang inventaris daerah berupa sepeda motor dinas.

Diketahui, sebelumnya NFS pernah melakukan tindak pidana pencurian barang milik daerah dan dikenai hukuman pidana delapan bulan penjara. Setelah dibebaslan dan diaktifkan kembali, malah mengulang kesalahannya.

“Dia menghilangkan sepeda motor dinas, tanpa adanya pertanggungjawaban. Karena itu, dia kena hukuman kategori berat,” ujar Catur.

Untuk ASN lain, dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat, dijatuhkan pada PEC, staf tata usaha sebuah SMP di Kecamatan Bae,  dan HR, seorang guru SD di Bae. Mereka diberi sanksi karena mengkir kerja tanpa alasan yang sah, dengan akumulasi lebih dari 100 hari dalam setahun.

TRENDING :  ASN Dituntut Kuasai Teknologi Demi Menghemat Anggaran

“PEC mangkir selama 114 hari dari 7 Januari sampai 24 Oktober 2019. Kalau HR mengkir selama 117 hari mulai 15 Juli hingga 11 Novenmber 2019,“ ucapnya.

Selanjutnya, sanksi penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun dijatuhkan pada DAS, pegawai BLUD di Jekulo, dan DPS, guru SD di Kecamatan Gebok. DAS terlibat dalam proses perekrutan pegawai dengan imbalan sejumlah uang.

“Dia telah mengakuinya. ASN semacam ini yang mencoreng nama baik BKPP,” kata dia dengan nada tinggi.

Untuk pelanggaran DPS, diketahui melakukan putus pernikahan atau cerai tanpa sepengetahuan pejabat diatasnya. “Akte perceraiannya sudah keluar, baru dia minta izin, ini juga termasuk tindakan indisipliner,” terang dia.

Selain pemberian sanksi pada tujuh ASN, BKPP juga melakukan pengaktifan kembali Riko Mahardika sebagai ASN. Nama baik Riko dipulihkan dan kembali menjalankan tugas sebagai ASN, usai Mahkamah Agung dalam kasasinya menyatakan dia tidak terbukti korupsi.

“Sebelumnya dia diberhentikan sementara, untuk menyelesaikan proses hukum yang membelitnya. Kini dia ditempatkan kembali di Dinas PUPR,” Pungkas catur. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :