Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP memastikan pembangunan jalan tol trans Jawa yang melalui Jawa Tengah akan dikebut. Hal tersebut disampaikan saat Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU PR), Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, BPN Jawa Tengah, dan pemerintah daerah yang dilintasi jalan tol beraudiensi dengannya, Senin (7/9)
Untuk merealisasikan percepatan pembangunan tol, Ganjar meminta segera dibuatkan sistem pemantauan pembangunan jalan tol secara terpadu antarlembaga pemerintahan, seperti Kementerian PU PR, Dinas Bina Marga, BPN, dan juga pemerintah daerah yang dilalui jalan tol. Sistem itu akan memuat jadwal pembangunan dan permasalahan-permasalahannya yang dapat dipantau oleh gubernur dan Menteri PUPR.
“Harus segera membuat sistem. Leading sectornya Bina Marga. Minggu ini harus jadi,” kata Ganjar di ruang kerja Kantor Gubernur.
Keberadaan sistem tersebut diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan cepat karena ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan begitu, pembangunan jalan tol tidak lagi terhambat, terutama karena terkendala pembebasan lahan yang selalu muncul setiap kali pemerintah akan melaksanakan pembangunan.
“Segera bentuk jadwal. Jadwalnya nanti dapat dipantau langsung oleh gubernur dan menteri. Sehingga kalau ada permasalahan yang muncul bisa segera dikoordinasikan,” ujarnya.
Ganjar manargetkan pembangunan jalan tol di Jawa Tengah dapat selesai seluruhnya pada 2018, dengan perincian Pemalang-Batang selesai 2015, Semarang-Batang di tahun 2016, dan Semarang-Solo ditargetkan pada tahun berikutnya.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Subagyo menyambut baik ide Ganjar. Menurutnya, pemerintah pusat selalu berusaha mengakselerasi pembangunan jalan tol namun seringkali terhambat pada persoalan pembebasan lahan. Dengan adanya sistem tersebut masalah pembebasan lahan akan cepat selesai karena langsung dapat dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan daerah yang bersangkutan.
“Kami ingin mengakselerasi pembangunan jalan tol. Sehingga kami datang kesini memang untuk meminta bantuan provinsi dan kabupaten untuk mengakselerasi pembebasan lahan,” katanya.
Bupati Pekalongan Amat Antono yang juga hadir dalan audiensi sepakat dengan gagasan Ganjar. Menurutnya, pembebasan lahan harus segera tuntas karena di Pekalongan ada sekitar 24 desa yang terkena proyek jalan dan semua warganya sudah setuju untuk menjual tanahnya.
“Di Pekalongan 24 desa sudah setuju tinggal dibayar. Kalau terus menunggu, masyarakat terkesan tersandera. Sebab itu, saya minta sebelun Desember harus bisa tuntas,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Hak Rumah dan Pengadaan Tanah BPN Jawa Tengah Lukman Hakim melaporkan proses pengadaan lahan untuk jalan tol di Kabupaten Pemalang (ruas Pejagan-Pemalang) pematokan batas bidang tanah sudah selesai 100 persen dan masuk pada inventarisasi fisik, yakni pengukuran 1.523 bidang seluas 1.647.107 m2. Sementara untuk ruas Kendal-Semarang terkendala permasalahan yuridis dan pembebasan lahan yang peralihannya di bawah tangan.
“Di Kendal-Semarang ada permasalahan sedikit, permasalahan yuridis sama masyarakat peralihannya di bawah tangan. Jadi belum berani mengambil kebijakan dan keputusan,” tuturnya.
Untuk Kota Salatiga hanya tinggal empat bidang yang belum dibebaskan. Rencananya BPN akan melakukan konsinyasi agar pembebasan lahan dapat dipercepat. (HJ)