Jepara Jadi Laboratorium Percontohan BPD

oleh -877 kali dibaca

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Kabupaten Jepara akan dijadikan sebagai percontohan laboratorium Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini disampaikan oleh  Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (Kompak) dan Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), saat beraudiensi dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, tengah pekan ini.

Lilis Suryani dari Kompak mengatakan, pihaknya merencanakan untuk menjadikan Jepara sebagai laboratorium percontohan BPD.  Sebagai tahap awal, lima desa akan dijadikan sebagai obyeknya yaitu Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong, Desa Pancur Kecamatan Mayong, Desa Menganti Kecamatan Kedung dan Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan. “Kami, akan mulai di Jepara hingga 16 bulan kedepan, dan dimulai pada bulan Mei 2017 ini ” ujarnya.

Disampaikan Lilis, konsep laboratorium BPD ini sebagai upaya melihat secara langsung peran masing-masing BPD  yang ada di Jepara. Termasuk memberikan penguatan melalui tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). “Disini kami, menggandeng Seknas Fitra sebagai mitra di Jepara,” imbuhnya.

Di tingkat desa sendiri, selain dibekali dengan tupoksi, BPD ini juga akan dibekali dengan metode pengelolaan anggaran partisipatif, responsif gender dan fungsi pengawasan. Sehingga nantinya kedepan, peran BPD dan pemerintah desa dapat berjalan sinergis sesuai dengan cita cita untuk kesejahteraan masyarakat desa. “Kami ingin menguatkan peran tersebut,” katanya.

Koordinator Fitra Jateng Mayadina Rahma Musfiroh mengatakan, kondisi BPD di Jepara cukup bervariatif. Ada berbagai model yang dapat diidentifikasi. Diantaranya yaitu ada BPD yang bisa sejalan dengan aparatur pemerintah desa, namun juga ada BPD yang belum berjalan sinergis dengan aparat desa. “Beberapa desa BPDnya cukup suportif dan punya pengalaman, namun tidak sedikit mereka (BPD,red), belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.

Disampaikan Maya, dengan adanya peningkatan kapasitas BPD ini, agar masyarakat miskin bisa mendapatkan akses anggaran dan kebijakan dari tata kelola desa yang sesuai. “Asumsinya, jika tata kelola desa belum baik, maka mereka tidak akan diperhatikan ” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan apresiasi dan dukungan kepada Kompak dan Fitra. Ia berharap, nantinya juga mengajarkan kepada pemdes untuk mengelola informasi persoalan yang ada di tingkat desa. Sehingga, saat terjadi masalah, bisa diselesaikan antara petinggi dan BPD. “Kehadiran Kompak dan Fitra ini, diharapkan bisa mengharmonisasikan antara BPD dan pemdes,” ujarnya. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :