Semarang – Keterlambatan pengiriman plat nomor kendaraan bermotor di Jawa Tengah sudah terjadi untuk kali kedua. Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengatakan saat ini Jawa Tengah masih kekurangan 370.000 plat kendaraan bermotor untuk memenuhi permintaan para wajib pajak.
“Kita kurang 800 ribuan, dan sekitar 430 ribuan sudah dikirim,” kata Ganjar usai melakukan MoU dengan Polda, PT Jasa Raharja, Bank Jateng, dan 10 bupati yang akan dijadikan tempat percontohan Sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) perwakilan di tiap kantor kecamatan atau Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Senin (26/10).
Meski setengah lebih kebutuhan plat nomor kendaraan bermotor sudah dikirimkan di wilayah pantura namun Ganjar menilai perlu perbaikan pola dalam pengadaannya. Dirinya mengusulkan kepada Polda Jawa Tengah untuk mengganti pola tender ke pola yang lebih cepat. Sebab, di tahun ini pengadaan plat nomor mengalami kegagalan tiga kali lantaran sering mendapat gugatan dari pihak-pihak tertentu.
“Kayak-kayaknya pola pengadaan plat nomor tidak boleh lagi dengan pola tender seperti itu. Karena kalau digugat, ini kepentingan masyarakat banyak, maka harus ada pola lain yang harus siap, selalu bisa digunakan setiap saat. Sehingga tidak mengganggu para pembayar pajak,” tuturnya.
Ganjar berharap pengadaan plat nomor kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan pola pengadaan barang seperti di TNI, yang tanpa harus melakukan tender.
Sementara itu, terkait Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), Ganjar berharap keberadaannya dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor yang pendapatannya pada tahun ini dipastikan tidak memenuhi target . Dengan mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik, diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk giat membayar pajak.
“Ada keinginan saya agar makin gampang membayar pajak. Kalau bayar pajak bisa dimana pun dan bisa dilakukan siapa pun harapannya dapat merangsang mereka untuk membayar,” ujarnya.
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini akan diujicobakan di 10 kecamatan. Yakni, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, dan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
Dengan PATEN, masyarakat dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan. (HJ)
