KIP Jateng : Rata-Rata PPID Di Daerah Lain Terbentur Atasan yang belum wellcome, Kudus Berbeda

oleh -966 kali dibaca

KUDUS-Era teknologi informasi yang sedemikian maju, membawa perubahan di berbagai hal. Semua orang bisa mendapatkan akses informasi secara mudah melalui berbagai media termasuk media online. Pemerintah darah sebagai badan publik dituntut untuk bisa mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Hal inilah yang diharapkan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng. KIP ingin melihat sejauh mana keterbukaan informasi publik di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Termasuk di kabupaten Kudus yang pada penilaian kuesionernya masuk dalam 10 besar total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan oleh komisioner KIP Jateng Zaenal Petir saat melakukan kroscek fisik ke PPID Kudus di Dishukominfo, Kamis (10/11). Bupati Kudus H. Musthofa turut langsung ke lapangan dan ikut memberikan support pada kegiatan tersebut.

Petir memberikan apresiasi atas peran Bupati Kudus. Selama ini, Pak Bupati telah memberikan dorongan pada jajarannya untuk transparan. Yaitu transparan kebijakan, transparan anggaran, dan transparan kinerja. Sehingga sesuai harapan untuk mewujudkan good goverment dengan efektif dan efisien.

”Pak Bupati Kudus sangat peduli, apalagi pada hal-hal yang belum maksimal. Saya berharap semua kepala daerah ’mbok’ ya kaya gitu,” harap Petir pagi itu.

Yang terjadi di Kudus adalah berbeda dengan kebanyakan daerah lain. Rata-rata PPID di daerah lain terbentur dengan atasan yang belum ‘wellcome’. Tetapi justru di Kudus, Pak Bupati-nya turun langsung bahkan ngoyak-oyak semua SKPD-nya agar transparan anggaran.

”Dengan transparansi ini kan bagus, gak ada yang disembunyikan. Masyarakat bisa ikut melihat semua anggaran untuk pembangunan di Kudus,” tegasnya.

Dengan konsep seperti Bupati Kudus ini, diharapkan tidak ada lagi terjadinya korupsi. Karena yang diinformasikan adalah uang rakyat yang sudah seharusnya rakyat juga mengetahui penggunaannya.

Sementara itu Bupati Kudus H. Musthofa mengatakan apa yang sudah berjalan di Kudus tetap dilanjutkan. Sedangkan adanya kekurangsempurnaan akan terus dibenahi. Kehadiran KIP ini menurutnya sangat memberikan harapan bagi keterbukaan informasi publik.

”PPID pada Kominfo ini sudah sangat terbuka. Karena saya menyadari ini anggaran ini dari keringat rakyat,” jelas Bupati.

Untuk lebih memberikan layanan secara terbuka bagi publik, Bupati menggagas aplikasi ’Menara’ berbasis android. Yaitu menjaga amanah rakyat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa melihat sebenarnya yang terjadi termasuk jumlah anggarannya. Termasuk bisa memberikan masukan berbagai layanan yang ada di seluruh SKPD.

”Nantinya, masyarakat yang ikut memberikan penilaian terhadap kinerja SKPD yang ada. Karena suara rakyat mewakili suara tuhan,” pungkasnya.(rg/adv.)

KOMENTAR SEDULUR ISK :