Lintas Pati, isknews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Pati membuka posko aduan bagi korban kericuhan demo yang terjadi di Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025). Aksi yang digelar di Alun-alun Pati dan diikuti lebih dari 50.000 massa ini menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk mundur dari jabatannya.
Aksi yang semula berlangsung damai berubah menjadi ricuh, baik di depan gerbang Pendopo Kabupaten Pati maupun di halaman Gedung DPRD Pati. Kericuhan memicu bentrokan antara massa dan aparat kepolisian, menyebabkan sejumlah demonstran yang dianggap provokator diamankan. Sementara itu, korban luka, baik dari pihak kepolisian maupun warga, berjatuhan.
Ketua LBH Ansor Pati, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa para demonstran yang berasal dari elemen mahasiswa dan sempat ditangkap telah dibebaskan.
“Kami melakukan pendekatan humanis dan persuasif kepada pihak kepolisian agar mereka dibebaskan,” ujarnya.
LBH Ansor Pati juga melakukan advokasi terhadap puluhan korban luka yang kini dirawat di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik terdekat. Lukman menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar biaya perawatan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
“Pemkab Pati harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya aksi ini,” tegasnya.
Dalam proses pendampingan, LBH Ansor Pati mendapat dukungan dari LBH Ansor Kudus yang dipimpin Anas. Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat penanganan advokasi, termasuk membuka hotline aduan korban demo.
Lebih lanjut, LBH Ansor Korwil Jateng-DIY menyatakan sikap terkait kericuhan tersebut, antara lain:
- Menyayangkan aksi anarkis dan mengadvokasi mahasiswa yang diamankan hingga akhirnya dibebaskan.
- Mencatat sekitar 40 korban luka yang dirawat di rumah sakit.
- Menyesalkan tindakan aparat yang menembakkan gas air mata hingga masuk ke area masjid dan pemukiman warga.
- Menilai kericuhan dipicu oleh penyusup dari luar masyarakat Pati.
- Menegaskan pembukaan posko pengaduan korban demo.
“Kami berharap tidak ada korban tambahan. Peristiwa ini harus menjadi bahan introspeksi Pemkab Pati agar lebih berhati-hati dan mengedepankan langkah humanis dalam membuat kebijakan, sehingga kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Lukman. (AS/YM)
