Kudus, isknews.com – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kudus merupakan program PC Nahdlatul Ulama Kudus yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan.
Lembaga ini memiliki pembidangan dalam struktur kepengurusan diantaranya adalah Riset & Pengembangan, Kelembagaan & Advokasi Kebijakan, Pengelolaan Risiko Bencana, Tanggap Darurat & Rehabilitasi-Rekonstruksi Bencana, Knowledge Management & Networking dan Pengendalian Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan.
Untuk lebih mematangkan sinergi dalam penanggulangan risiko bencana dan penanggulangan bencana serta agar penanggulangan bencana bisa dilakukan secara efektif dan tepat sasaran maka LPBI Kudus, pagi tadi menggelar kegiatan Konsultasi publik Dokumen Kajian Risiko bencana Kabupaten Kudus, dengan stake holder terkait di yang bertempat di Resto herbal Gentong sehat Desa Getaspejaten Jati Kudus, Kamis (20/7/17).
Acara dengan ketua penyelenggara, Muhammad Choirul Anam, yang juga ketua program slogan Steady LPBI NU Kab Kudus, diikuti oleh 20 orang peserta, tampak hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ghufron yang merupakan Ketua DPC LPBI NU Kab Kudus, Drs Fathan, Akademisi STAIN Kudus, Sutrimo dari Dinsos, Bambang Suryo, BPBD Kudus, Murti Santi, Disdikpora, Edhie Wibowo, Bapelitbangdes, Sulistiyono ( PUPR), Dwi Kurniawan SH (Bid Hukum Kab Kudus) dan H. Shodiqun (Waket PCNU Kudus) serta para pengurus LPBI NU Kab Kudus.
Triyasno Putranto dari Tim kajian LPBI menyampaikan, bahwa lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim Nahdlatul ulama’Kab Kudus memberikan solusi dan langkah terkait bencana dan peristiwa yang terjadi di wilayah Kab Kudus yang bisa mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia.
“Sehingga dapat menimbulkan korban jiwa,kerusakan lingkungan,harta bendan dan dampak psikologis, Kajian ini dapat dijadikan dokumen dan disampaikan ke pada BPBD Kab Kudus sebagai langkah dalam mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana serta menetralisir agar tidak berdampak pada permasalahan yang lain,” katanya.
Ditambahkannya, “indikator kerentanan terhadap suatu bencana di wilayah Kab Kudus yang meliputi berbagai faktor antara lain, – faktor fisik berupa area dan bangunan rumah serta fasikitas umum yang sangat kritis – ekonomi berupa lahan produktif dan kontribusi produk domestik – Sosial yaitu kepadatan penduduk dan persentase jumlah maayarakat kelompok sangat rentan terhadap perubahan pola lingkungan yang ditinjau dari tata guna lahan suatu wilayah yang berpotensi memiliki kerentanan terhadap bencana,” tambahnya.
Sementara itu pokok konsultasi LPBI Kudus ini adalah terkait dalam dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Kudus yang menurut LPBI, perlu adanya rekomendasi dan implementasi serta kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kudus.
Dukungan dari dinas terkait dan masyarakat dalam mewujudkan pencegahan dan mitigasi bencana, perlunya Kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap bencana serta perlunya pelatihan dalam rangka mengantisipasi timbulnya bencana sehingga dapat dilakukan dengan cepat.
Acara diakhiri dengan penyerahan buku dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Kudus dari Ketua DPC LPBI NU Kab Kudus kepada perwakilan BPBD Kab Kudus. (YM)
