Pati, ISKNEWS.COM – Masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati yang belum memenuhi realisasi perencanaan pendapatan, hal itu terungkap dalam rapat Koordinasi Pengendalian Operasionan Kegiatan (Rakorpok) dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II tahun anggaran 2018.
Pencapaian target PAD dari pajak sampai dengan triwulan II hanya mencapai 56,41 persen. Bahkan, sebagian diantaranya masih ada yang belum mencapai 50 persen, yakni pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya mendapat 41,76 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Turi Atmoko mengatakan, BPHTB ini memang realisasi anggarannya kurang, lantaran sejak adanya program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL), pendapatan pajak BPHTB ini cenderung berkurang.
“Untuk program PTSL di Kabupaten Pati ini memang mendapatkan jatah 45 ribu, maka itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan BPHTB,” ungkapnya saat menyampaikan laporan di ruang rapat Penjawi Setda Pati, Selasa (17-07-2018).
Selain itu, lanjutnya, program PTSL itu sudah merupakan kesepakatan tiga menteri, sehingga tidak bisa diganggu gugat. Akan tetapi, dalam perincian realisasi PAD triwulan II ini bisa ditulis terhutang.
Sedangkan untuk pajak lain seperti pajak hotel mencapai 59,98 persen, pajak Restoran mencapai 116,15 persen, pajak hiburan terealisasi 111,97 persen dan relisasi pajak reklame 46,61 persen.
Adapun realisasi pajak penerangan jalan 57,65 persen, disusul pajak mineral bukan logam dan batubara mencapai 149,06 persen. Lebih lanjut, untuk pajak parkir mencapai 124, 06 persen, pajak air tanah 56,99 persen, pajak sarang burung Walet 82,49 persen, pajak bumi dan bangunan (PBB) 53.50 persen dan pajak BPHTB pemindahan hak hanya 41,67 persen.
“Dari sebelas PAD tersebut, yang sudah tercatat lunas atau 100 persen lebih, hanya ada empat penerimaan pajak. Kami harap, ini bisa menjadi catatan bersama untuk meningkatkn realisasi PAD pada triwulan berikutnya,” pungkas Turi. (IN/WH)
