Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi mengaku hingga kini masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Jepara yang kinerjanya masih dibawah standar. Hal itu usai pihaknya bersama Bupati Jepara Ahmad Marzuqi melakukan sidak ke 9 OPD, beberapa waktu yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Dian Kristiandi, Kamis (6/7/2017).
Menurut Andi, dari 9 OPD yang telah dikunjunginya pasca dilantik, meskipun tidak terlalu jelek, masih ada yang dibawah standar yang semestinya. Meskipun demikian, Andi enggan menyebut OPD yang dimaksud tersebut. “Iya, memang masih ada yang dibawah, tapi tidak terlalu dibawah banget lah,” kata Andi.
Andi menyebut, salah satu yang masih perlu ditingkatkan yakni pelayanan di RSUD Kartini Jepara. Meski menurutnya sudah jauh lebih baik, pelayanan di rumah sakit milik Pemkab itu perlu ditingkatkan, termasuk juga soal kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada hingga sarana dan prasarana. “Baik dari SDM hingga peralatan medisnya harus ditingkatkan,” jelasnya.
Selain pelayanan di rumah sakit, lanjut Andi, yang perlu segera dilakukan pembenahan yakni soal pelayanan kependudukan termasuk KTP. “Saat sidak ke Disdukcapil memang ditemui banyak keluhan, utamanya soal lamanya proses pembuatan e-KTP. Semuanya nanti akan dicarikan solusi terbaik,” imbuhnya.
Beberapa OPD yang telah dikunjungi oleh pasangan Bupati dan wakil bupati ini diantaranya Setwan DPRD, RSUD Kartini, Dinas Perhubungan, Disdukcapil dan Dislutkan. Menurut Andi, safari atau sidak ke sejumlah OPD ini dalam waktu dekat akan segera dilakukan kembali. Langkah sidak ini, katanya, merupakan salah satu program pemerintahannya untuk memacu kinerja ASN di lingkungan Pemkab Jepara.
Sementara itu dalam sidak ke Setwan DPRD Jepara, Rabu (7/6/2017) lalu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, meskipun mereka bertugas untuk melayani wakil rakyat, untuk tidak melalaikan tugasnya sebagai ASN. Termasuk didalamnya menjunjung tinggi 9 jalur disiplin PNS.
Sidak ini akan dilakukan rutin untuk melihat secara langsung kinerja aparatur sipil Negara yang ada di Kabupaten Jepara. Selain melihat etos kerja, juga melihat program yang akan dijalankan saat masa transisi ini. Kita juga meminta untuk menginventalisir segala kendala dan kebutuhan agar kinerja pelayanan maksimal. “Pemerintah akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan setiap OPD demi efektivitas pelayanan,” tandasnya.
