Kudus, isknews.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan kerja ke beberapa sekolah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (20/03/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pendidikan serta mendengar aspirasi dari tenaga pendidik dan siswa di daerah tersebut.
Dalam kunjungannya, Prof. Mu’ti menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk melalui renovasi sekolah yang terdampak bencana dan peningkatan fasilitas pembelajaran.
Sebagai bagian dari program prioritas Presiden, pemerintah juga tengah mendorong konsep smart classroom untuk diterapkan di berbagai sekolah secara bertahap mulai tahun ajaran baru.
Konsep ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi modern dalam proses belajar-mengajar. Bantuan dari pemerintah akan diberikan kepada sekolah-sekolah terpilih guna mengembangkan konsep ini.
Selain infrastruktur pendidikan berbasis digital, pemerintah juga mendukung inisiatif sekolah dalam mengembangkan sarana pertanian guna menunjang program makan bergizi gratis. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk memastikan setiap siswa mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi di sekolah serta masyarakat sekitar.
Dalam kunjungannya ke SD Negeri Setro Kalangan dan SD Negeri Pasuruhan Lor 3, perwakilan pemerintah meninjau kondisi sekolah, termasuk dampak banjir yang pernah melanda kawasan tersebut.
Renovasi sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan faktor usia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah guna meningkatkan kualitas lingkungan belajar.
Selain infrastruktur, pemerintah juga tengah menyiapkan program pembelajaran mendalam (deep learning).
Kurikulum baru ini tidak menggantikan Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013, melainkan akan diterapkan secara bertahap di sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan.
Uji publik serta penyusunan naskah akademik telah selesai, dan pelatihan bagi tenaga pengajar tingkat nasional akan segera dimulai.
Terkait dengan efisiensi pendidikan, pemerintah mendukung kebijakan regrouping sekolah, terutama bagi sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas pembelajaran, meski tetap mempertimbangkan jarak sekolah agar tidak terlalu jauh bagi siswa.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan pemerintah juga membahas kondisi guru honorer. Saat ini, ada lebih dari 800 ribu guru honorer yang tengah didata untuk menerima bantuan.
Pemerintah telah mencairkan bantuan bagi sekitar 57 ribu guru honorer, dan alokasi tambahan sedang dalam tahap perhitungan bersama Kementerian Keuangan.
Namun, terkait gaji guru honorer, keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Pemerintah pusat hanya berperan dalam pendataan dan pemberian bantuan bagi tenaga pendidik yang memenuhi kriteria tertentu. (YM/YM)
