KUDUS, ISKNEWS.COM – Rencana kerja sama dengan investor untuk mengoptimalkan pengelolaan Graha Muria Colo, Kabupaten Kudus, masih berada dalam tahap kajian. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yakni ketersediaan air, terutama saat musim kemarau.
Graha Muria Colo yang berada di Jalan Pesanggrahan Nomor 193, Desa Colo, Kecamatan Dawe, menjadi salah satu aset daerah yang tengah dievaluasi pengelolaannya. Pemkab Kudus membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga lantaran pengelolaan aset tersebut dinilai belum memberikan hasil optimal.
Kabid Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Marinda Agustina, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai masa depan Graha Muria Colo masih berlangsung.
Menurutnya, aspek ketersediaan air menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan secara matang. Sebab, kondisi sumber air di kawasan tersebut disebut cukup sulit ketika memasuki periode kemarau.
“Graha Muria saat ini masih melakukan kajian. Kemarin diskusi sama terkait dengan airnya, kelihatannya sulit kalau kemarau,” ujar Marinda.
Ia menjelaskan, nilai aset Graha Muria Colo secara nominal sebenarnya telah diketahui. Namun, sebelum menentukan pola kerja sama dengan investor, Pemkab Kudus masih perlu memastikan berbagai aspek teknis agar pengelolaan ke depan dapat berjalan dengan baik.
Ketersediaan air menjadi perhatian khusus karena kebutuhan air di kawasan tersebut pada musim kemarau terkadang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut perlu mendapatkan solusi agar tidak menjadi persoalan ketika pengelolaan nantinya melibatkan pihak ketiga.
Pemkab Kudus juga tidak ingin menawarkan aset tersebut kepada investor tanpa terlebih dahulu memastikan seluruh fasilitas pendukungnya. Menurut Marinda, persoalan air harus jelas sebelum proses kerja sama atau pelelangan dilakukan.
“Jangan sampai nanti kita lelangkan terus kita dikira menipu, ternyata airnya tidak ada. Jangan sampai kaya gitu. Ini masih dalam kajian termasuk airnya,” tegasnya.
Selain persoalan air, evaluasi pengelolaan Graha Muria Colo juga berkaitan dengan kondisi keuangan aset tersebut. Marinda menyebut pendapatan yang diperoleh memang cukup besar, tetapi angka tersebut belum mampu menutup seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional.
“Tidak ada yang untung. Pada waktu pemaparan dan perda di DPRD kita semua rugi, karena pendapatan memang tinggi tapi belum dikurangi dengan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk menunjang objek tersebut,” jelasnya.
Sejumlah pengeluaran rutin menjadi beban dalam pengelolaan Graha Muria Colo. Di antaranya biaya tenaga kerja, kebutuhan listrik, hingga penggunaan air yang harus dipenuhi untuk menjaga operasional aset tersebut tetap berjalan.
“Tenaga kerja, listrik, air itu yang paling pokok, dan itu melebihi pendapatan yang diterima,” pungkas Marinda.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemkab Kudus belum menentukan bentuk pengelolaan Graha Muria Colo ke depan. Kajian akan terus dilakukan, termasuk mencari solusi atas persoalan ketersediaan air, sebelum rencana kerja sama dengan investor diputuskan. (AS/YM)
