Mundurnya 2 Balon Kades Undaan Lor Jadi Preseden Buruk Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kudus

oleh

Kudus, isknews.com – Akibat tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan Pilkades sehingga pelaksanaan Pilkades Undaan Lor terpaksa harus di undur tahun 2022 atau tiga tahun mendatang. Sejumlah warga Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan pagi tadi mendatangi Kantor Dinas PMD, mereka tidak puas dengan keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang menunda pelaksanaan Pilkades di desa Undaan Lor pada tahun 2022 mendatang.

Diundurnya pelaksanaan Pilkades di Desa Undaan Lor adalah akibat hingga masa pemberkasan ditutup, hanya ada satu calon yang memenuhi syarat. Padahal, sebelumnya ada tiga bakal calon yang mendaftarkan diri ke panitia pemilihan. Dua bakal calon adalah incumbent Edi Pranoto dan isterinya,  serta satu bakal calon lainnya.

Sejumlah warga Undaan Lor beraudiensi dengan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terkait ditundanya Pilkades di wilayahnya (Foto: YM)

Namun, sampai batas akhir penyerahan kelengkapan calon pada 21 Oktober 2019, ternyata hanya satu calon saja yang melengkapi berkas pendaftaran. Sementara, Edi Pranoto dan isterinya tidak menyerahkan kelengkapan berkas.

Hal tersebut kemudian menjadi permasalahan,  mengingat sesuai aturan Pilkades tidak bisa digelar dengan hanya satu calon. Dan keputusan Pemkab, Pilkades di Undaan Lor akhirnya ditunda.

Menanggapi hal tersebut itulah maka sejumlah warga yang datang ke Kantor Dinas PMD mempertanyakan hal tersebut dan disambut oleh Kabid Pemerintahan Desa, Arif Suwanto bersama Kasi Pemerintahan desa dan BPD, Dian Tamzis, Rabu (23/10/2019)

Muali, perwakilan warga Undaan Lor mengaku kecewa dengan sikap tidak kompetitif yang ditunjukkan oleh dua balon kades di desanya yang memutuskan untuk mundur. Untuk itu, pihaknya datang ke dinas meminta agar diberi waktu perpanjangan pendaftaran balon kades. sehingga Pilkades di desanya bisa tetap dilaksanakan tahun ini.

TRENDING :  Satu Desa Pendaftar lebih Dari 5 Orang, Panitiya Pilkades Akan Gelar Tes Penyaringan

Menanggapi hal ini, Arif Suwanto, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD menyatakan keputusan penundaan Pilkades di desa Undaan Lor telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dimana pada proses pendaftaran balon Pilkades yang dimulai pada taggal 26 September sampai 4 Oktober. Dengan masa perpanjangan waktu hingga tanggal 19 Oktober.

“Pasal 89 Perbup Nomor 33 tahun 2009, yang menyebutkan jika balon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua orang maka Panitia Pemilih (Panlih) memperpanjang waktu pendaftaran hingga 20 hari. Dan jika setelelah perpanjangan waktu balonnya masih kurang dari dua, maka Bupati dapat menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditentukan,” ujar Arif membacakan isi Perbup.

Diungkapkannya, pada tanggal 4-19 Oktober lalu, di Undaan Lor ada tiga balon kades yang sudah medaftarkan diri. Sehingga Panlih tidak melakukan perpanjangan pendaftaran balon Pilkades. Hanya saja, pada masa pelengkapan berkas dua balon kades disana memutuskan untuk mundur.

“Karena hanya ada satu balon yakni Kutoro Sunaryo. Jadi Pilkades di Undaan lor ditunda dan diikutkan Pilkades periode selanjutnya,” lanjutnya.

Sementara jabatan Kades Undaan Lor yang dijadwallkan berakhir tanggal 17 Desember 2019 mendatang. Nantinya kekosongan jabatan ini akan diisi oleh Kepala Desa dari unsur pegawai negeri sipil.

TRENDING :  Gelar Simulasi Pengamanan Jelang Pilkades Serentak

Sementara itu Komisi A DPRD Kudus, terkait hal tersebut sempat menggelar rapat dengan mengajak Dinas PMD untuk melakukan rapat koordinasi khusus.

Anggota Komisi A DPRD Kudus, Hendrik Marantek menyatakan, penundaan Pilkades Undaan Lor tersebut bisa berakibat preseden buruk. Pasalnya, hal tersebut bisa ditiru calon kades desa lain yang akan mundur ketika melihat ada lawan yang terlalu kuat.

“Seperti kasus Undaan Lor ini, kami melihat ada upaya dengan sengaja menggagalkan Pilkades dengan membiarkan hanya ada satu bakal calon saja. Dan ini bisa ditiru desa-desa lain,”kata Hendrik.

Dikatakan Hendrik, jika ini tidak diantisipasi, maka potensi adanya pihak-pihak yang sengaja ingin menggagalkan Pilkades sangat mungkin terjadi. Padahal, jika gagal menyelenggarakan Pilkades di tahun 2019, maka desa yang bersangkutan harus menggelar di tahun 2022.

Oleh karena itu, kata Hendrik, Pemkab harus mengambil langkah strategis. Di samping itu, harus ada terobosan hukum agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.

“Ya mungkin bisa dipikirkan aturan yang melarang bakal calon yang mundur tidak boleh nyalon lagi pada Pilkades berikutnya,”kata Hendrik.

Sementara, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus menegaskan, dengan kondisi yang ada, maka Pemkab sesuai regulasi memutuskan Pilkades di Undaan Lor ditunda. “Sesuai ketentuan, karena hanya ada satu bakal calon yang memenuhi syarat, maka Pilkades Undaan  Lor ditunda,”kata Kepala Dinas PMD, Adi Sadhono.

TRENDING :  Pemdes Wonorejo Lantik Sekdes Dan Kasi Kesra Baru

Adi membenarkan, jika dalam proses Pilkades memang banyak diwarnai strategi dan intrik-intrik politik. Namun, kata Adi, secara regulasi, Pemkab tidak bisa mengambil kebijakan di luar regulasi yang ada.

“Terkait itu memang ada kesengajaan bakal calon tertentu yang mengkondisikan agar ada calon tunggal, itu adalah strategi masing-masing bakal calon, dan kami tidak bisa masuk ke ranah itu,”tandas Adi.

Bahkan menurut Adi, pihaknya mengakui jika kasus seperti di Desa Undaan Lor, bisa saja terjadi di desa lain. Sebab, jika sebelum penetapan calon pada 1 November 2019 ada bakal calon kades yang mundur dan menyisakan satu bakal calon lainnya,  maka Pilkades di desa yang bersangkutan sudah pasti harus ditunda.

“Sudah pasti juga harus ditunda. Tapi, kami yakin jika ada bakal calon yang sengaja melakukan hal itu, kredibilitas dan integritasnya di masyarakat akan hancur,”tandasnya.

Sesuai jadwal,  tahapan pilkades di Kudus masuk ke tahapan pengumuman adminitrasi. Dari 116 desa, masing-masing panitia melakukan pengumuman hasil adminitrasi kepada masyarakat. Untuk penetapan calon tetap baru akan dilakukan 1 November mendatang.

Ia menambahkan, hingga tahapan adminitrasi sudah ada 316 bakal calon. Mereka akan berkompetisi di 116 desa di Kudus.

Sementara, untuk perbaikan regulasi, kata Adi, hal tersebut sangat dimungkinkan karena aturan yang ada saat ini memang banyak celah dan kelemahan. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :