Jateng, isknews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di provinsi ini masih dalam kondisi terjaga. Kepala Kantor OJK Jateng, Sumarjono, menyebut bahwa per 31 Desember 2024, sektor keuangan di Jawa Tengah didukung oleh likuiditas yang memadai serta tingkat risiko yang masih terkendali.
Namun, ia menyoroti bahwa Non-Performing Loan (NPL) atau risiko kredit masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Hingga akhir 2024, tingkat NPL keseluruhan di Jateng tercatat sebesar 5,09 persen. Sementara itu, untuk bank umum, NPL mencapai Rp15,84 triliun atau 4,10 persen. Adapun NPL dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih cukup tinggi, yaitu di angka 15,12 persen.
“Secara umum masih stabil, tidak ada isu yang mengkhawatirkan. Namun, BPR memang mengalami penurunan kinerja akibat dampak sektor properti, yang menyebabkan NPL tinggi. Selain itu, ada juga pengaruh dari kasus sindikasi lama serta sisa dampak pandemi Covid-19,” ujar Sumarjono dalam media briefing di Kantor OJK Jateng.
Ia juga mengungkapkan bahwa sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada Desember 2024, perusahaan pembiayaan di Jawa Tengah mencatat pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 9,42 persen, dengan total nilai mencapai Rp33,17 triliun.
“Untuk bank umum, mereka cukup baik dalam menjaga stabilitas. Hal ini berkat adanya SDM yang kompeten. Oleh karena itu, BPR juga perlu meningkatkan kapasitasnya, baik dari sisi teknologi informasi (IT) maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM),” jelasnya.
Dari sisi aset, total aset sektor jasa keuangan di Jawa Tengah mencapai Rp594,32 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp465,44 triliun, sementara total kredit yang tersalurkan mencapai Rp424,65 triliun atau meningkat 3,25 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Aset bank umum di Jawa Tengah mencapai Rp542,04 triliun, dengan DPK sebesar Rp425,11 triliun, naik 5,16 persen. Kredit yang disalurkan oleh bank umum juga meningkat 3,43 persen, mencapai Rp386,54 triliun. Sementara itu, aset BPR dan BPRS masih jauh lebih kecil, yakni hanya Rp52,28 triliun, dengan kenaikan 2,6 persen,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, OJK terus mendorong perbankan, khususnya BPR, untuk memperkuat sistem keuangan mereka agar tetap kompetitif dan dapat mengatasi tantangan NPL yang masih tinggi. (AS/YM)
