Panwaslu Buka Posko Pengaduan Untuk Pemilih yang Belum Miliki E-KTP

oleh
Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara. (istimewa)

Jepara, ISKNEWS.COM – Jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Jepara, membuka posko pengaduan bagi calon pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Posko ini juga melayani aduan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2018. Posko tidak hanya di tingkat kabupaten, melainkan hingga ke tingkat desa yang langsung dilayani oleh Pengawas Pemilihan Desa (PPD) di masing-masing desa.

“Kita sudah instruksikan kepada Panwascam dan PPD untuk membuka posko pengaduan ini selama sepuluh hari mulai 24 Maret hingga 2 April 2018,” kata Arifin, Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara, Senin (26-03-2018).

Menurut Arifin, posko tersebut tidak selalu dalam bentuk fisik terpisah dengan sekretariat, tetapi terkait kewajiban menyampaikan info kepada masyarakat dan menerima aduan pemilih yang belum terdaftar dan atau belum rekam data. “Calon pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP bisa mendatangi pengawas tingkat desa hingga kabupaten,” imbuhnya.

Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara. (istimewa)

Konkritnya, lanjut Arifin, setelah data diterima, maka Panwaslu akan meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara untuk turun ke lapangan dan membantu perekaman data E-KTP tersebut. “Posko ini menerima pengaduan masyarakat yang sudah memenuhi syarat, tapi belum masuk DPS dan belum rekam E-KTP. Kita kumpulkan dan konkretnya, kita minta Disdukcapil untuk bisa turun,” jelasnya.

Panwaslu mendorong masyarakat yang telah memenuhi segala persyaratan sebagai pemilih, namun belum memiliki E-KTP dan belum terdaftar di DPS, segera menyambangi posko pengaduan dan menyampaikannya ke PPD atau atau Panwascam terdekat.

Seperti diketahui, berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pasal 7 ayat 2 disebutkan, jika pemilih wajib menunjukkan E-KTP atau Surat Keterangan (Suket) saat memberikan suaranya di TPS. Padahal belum semua masyarakat di Kabupaten Jepara memiliki E-KTP . (ZA/RM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :