Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus menempatkan persoalan sampah sebagai salah satu prioritas utama dengan menyusun strategi pengelolaan yang komprehensif melalui workshop studi kelayakan yang digelar selama dua hari.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan pendanaan dan pendampingan dari Pemerintah Swedia melalui Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Sanitasi, dengan Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah penerima manfaat.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dyah Wendy, menjelaskan bahwa studi ini difokuskan untuk merancang sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga pengolahan akhir.
“Melalui kajian ini, kami ingin merumuskan langkah konkret yang harus dilakukan dalam jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang agar pengelolaan sampah di Kudus bisa berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Workshop tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, akademisi, hingga perwakilan masyarakat. Pada hari pertama, peserta diajak mengidentifikasi kondisi riil pengelolaan sampah yang selama ini berjalan.
Selain diskusi, peserta juga diajak meninjau langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk melihat kondisi di lapangan secara nyata. Dari kegiatan itu, banyak pihak mulai memahami bahwa persoalan sampah memiliki kompleksitas tinggi dan tidak bisa ditangani secara parsial.
Memasuki hari kedua, konsultan memaparkan kebutuhan investasi serta dukungan logistik yang diperlukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang ideal. Peserta juga diberikan pemahaman pentingnya pengelolaan dari sumber, terutama melalui pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
Dyah menegaskan bahwa penggunaan teknologi canggih tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa diimbangi dengan kebiasaan memilah sampah sejak awal. Bahkan, tanpa pemilahan yang baik, biaya operasional justru bisa membengkak dan peralatan lebih cepat mengalami kerusakan.
Dari hasil analisis sementara, kondisi pengelolaan sampah di Kudus saat ini masih belum optimal. Permasalahan muncul di berbagai tahapan, mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan akhir. Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu kendala utama.
Sebagai langkah awal perbaikan, pemerintah daerah telah menggandeng sejumlah pihak, seperti PKK dan komunitas peduli lingkungan, untuk menjalankan program percontohan di tingkat desa. Program tersebut mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah dari lingkungan rumah tangga.
Namun demikian, aspek pembiayaan masih menjadi tantangan besar. Kebutuhan anggaran ideal untuk pengelolaan sampah diperkirakan mencapai Rp20 hingga Rp30 miliar setiap tahunnya, yang sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan APBD.
Untuk itu, Pemkab Kudus membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta sebagai alternatif pendanaan. Harapannya, hasil studi kelayakan ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi dapat direalisasikan guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lebih baik di masa mendatang. (AS/YM)
