Surakarta – Perkembangan UMKM di Jawa Tengah terbilang menggembirakan. Berdasarkan data per September 2015, UMKM binaan di Jawa Tengah mencapai 107.535 unit dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 685.147 orang.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi mengatakan, meski perkembangan UMKM terbilang baik, namun di antara mereka masih dihadapkan sejumlah persoalan, terutama modal. Banyak UMKM yang feasible namun belum bankable (tidak memiliki jaminan memadai untuk mendapatkan kredit, padahal punya karakter dan usaha yang bagus), sehingga kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
“Dari jumlah UMKM di Jawa Tengah, baru sekitar 24 persen yang telah mempunyai akses ke bank untuk melakukan pinjaman kredit, sehingga masih terdapat 76 persen yang belum memanfaatkannya. Sektor permodalan inilah yang menjadi PR besar kita bersama,” kata Heru saat membuka acara Seminar Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Rakerda I DPD Perbarindo Jawa Tengah di Hotel Lorin Surakarta, Kamis (3/12).
Mantan Bupati Purbalingga itu berharap BPR/BPRS sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peran melayani sektor UMKM dapat mendukung perkembangan mereka dengan memberikan akses permodalan. Apalagi kredit UMKM Provinsi Jawa Tengah tumbuh dengan baik.
“Pada triwulan III tahun 2015 tercatat tumbuh 10,98 persen (year on year/yoy), atau meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,14 persen (yoy). Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 7,49 persen (yoy),” bebernya.
Heru tidak memungkiri, BPR/BPRS harus menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM yang feasible namun belum bankable untuk meminimalkan risiko kredit macet. Dalam rangka meminimalkan risiko ini, Pemprov Jateng sudah memiliki perusahaan penjaminan yaitu PT. Jamkrida Jateng (PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah). UMKM yang belum bankable bisa memperoleh penjaminan dari PT Jamkrida Jateng. Sehingga, apabila UMKM tidak memiliki agunan, tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan kredit dari BPR/ BPRS. Di sisi lain, BPR/BPRS dapat berbagi risiko dengan PT Jamkrida Jateng. Dengan demikian tidak ada lagi penghalang bagi BPR dan BPRS untuk menyalurkan kredit kepada UMKM yang memang prospektif dengan alasan ketiadaan atau kekurangan jaminan.
“Saya harapkan komitmen kuat BPR dan BPRS untuk terus meningkatkan penyaluran kredit produktifnya guna mendukung permodalan UMKM, sehingga UMKM Jawa Tengah terus berkembang. UMKM yang kuat akan menjadi fondasi kuat ekonomi dan sekaligus mampu menggerakkan roda perekonomian daerah,” tuturnya.
Sebagai informasi, risiko kredit UMKM di Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2015 tercatat sebesar 3,78 persen, atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,69 persen. Meski begitu, Non Performing Loan (NPL) kredit UMKM Jawa Tengah lebih baik dibandingkan dengan nasional yang tercatat lebih tinggi yaitu sebesar 4,78 persen.
