SEMARANG, ISKNEWS.COM – Polda Jawa Tengah bersama jajaran polres mengungkap 59 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi serta pertambangan mineral dan batubara ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 79 orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp50,07 miliar.
Pengungkapan tersebut mencakup berbagai praktik ilegal, mulai dari penimbunan solar bersubsidi, pembelian BBM secara berulang untuk dijual kembali, pemindahan isi LPG tiga kilogram ke tabung nonsubsidi, hingga aktivitas pertambangan tanpa izin.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan hasil pengungkapan tersebut di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat malam (13/11/2026).
Dari total 59 perkara, sebanyak 46 kasus merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Polisi mengamankan 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite.
Roy menjelaskan, para pelaku menggunakan beragam cara untuk mengakali distribusi BBM bersubsidi. Modus yang ditemukan antara lain membeli BBM secara berulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk ditampung dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Pelaku juga diduga memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung BBM dalam jumlah lebih banyak. Selain itu, ditemukan penggunaan QR code dan nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang.
Polisi turut menemukan praktik penyedotan BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan lainnya. Penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi juga ditemukan, termasuk praktik penimbunan, pengangkutan, hingga pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan.
“Ini sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat. BBM subsidi seyogianya diperuntukkan bagi kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi justru disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Roy.
Selain penyalahgunaan BBM, Polda Jateng dan jajaran mengungkap enam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan 10 tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
Modus yang ditemukan berupa pemindahan isi LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram ke tabung nonsubsidi berkapasitas 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi.
Gas hasil pemindahan tersebut kemudian dijual kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Praktik ini dinilai berpotensi mengganggu distribusi energi bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Sementara itu, dalam penindakan pertambangan ilegal, polisi mengungkap tujuh kasus dengan delapan tersangka. Pengungkapan dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, Kendal, dan Kudus.
Dari sejumlah lokasi tersebut, petugas menyita 14 unit dump truck dan 10 alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan tanpa izin.
Aktivitas yang ditemukan meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, hingga batu belah tanpa mengantongi izin yang sah. Polisi juga menemukan kegiatan penambangan yang diduga tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.
Para pelaku diduga menggunakan alat berat untuk menggali material tambang, kemudian mengangkut dan menjualnya menggunakan dump truck. Dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat, sedangkan pada siang hari kegiatan dilanjutkan secara manual untuk menghindari pengawasan petugas.
Atas berbagai perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum sesuai tindak pidana yang disangkakan. Untuk pertambangan ilegal, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara itu, pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Roy menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku yang menjalankan praktik penyalahgunaan subsidi di lapangan. Perusahaan yang terbukti menggunakan atau menerima manfaat dari BBM maupun LPG bersubsidi hasil penyalahgunaan juga berpotensi diproses secara hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.
Ia menambahkan, penindakan akan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan subsidi dan aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat serta negara. (YM/YM)
