PRONA Kudus: Subsidi Sebesar Hampir 1 Milyar Adalah Dana Operasional Pemberkasan BPN

oleh -1,016 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Tahun 2016, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus laksanakan Program Nasional Agraria (Prona) subsidi sertifikat tanah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kudus. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi, adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.

Menurut kepala BPN Kudus melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, Aris Sujarwadi, menjelaskan hal itu kepada Isknews.com di ruang kerjanya, Rabu (20/4),  “kami  ditargetkan hingga nanti awal bulan mei ini harus menyelesaikan program ini pada angka 22 persen dari keseluruhan target”.

Selanjutnya Aris menjelaskan, “ Mekanisme program ini adalah dengan adanya pengajuan pembuatan sertifikat Prona subsidi secara kolektif di desa-desa pihak BPN akan menurunkan petugas untuk melakukan pengukuran terhadap beberapa persil tanah yang diajukan secara kolektif” jelas Aris.

Ketika di singgung mengenai kendala di lapangan, Aris menjelaskan “masih pada kendala klasik, yaitu masalah pemberkasan, dimana akan menyangkut dokumen yang mendata by name dan by adress sehingga memerlukan keakuratan data yang harus di kerjakan dengan cara yang seksama, sehingga terkadang memakan waktu,” katanya.

BPN Kabupaten Kudus pada tahun 2016 ini melaksanakan  Sekitar 3.300 bidang tanah milik warga miskin pada 6 Kecamatan di Kabupaten Kudus dan pemohon akan mendapatkan subsidi untuk sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2016. Untuk program tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus telah mendapatkan dana sebesar Rp 245 ribu perbidang dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).

Dikatakannya, “Dana hampir satu milyar tersebut, bukan untuk diberikan kepada pemohon, namun untuk operasional pemberkasan bagi para petugas BPN, subsidi itu maksudnya warga pemohon yang biasanya membayar besaran proses pengurusan sertifikat di BPN secara reguler, pembeayaannya akan di kurangi besaran subsidi yang Rp. 245 ribu, jadi Dana Subsidi tersebut untuk operasional beaya pemberkasan bagi BPN tadi, Meski demikian, bantuan dana tersebut tidak serta merta bisa diartikan bahwa masyarakat mendapatkan sertifikat secara gratis. Pengurusan akta tanah dan materai untuk proses sertifikasi tetap menjadi tanggungan pemilik tanah”. Jelasnya.

Pihak BPN memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu  di desa-desa melalui Kepala Desa dan Camat masing-masing. Mereka bermusyawarah untuk mengajukan pembuatan sertifikat Prona subsidi secara kolektif ke Kantor BPN Kudus. Target sertifikasi Prona 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Biaya pembuatan sertifikat Prona subsidi memang tidak gratis. Tapi, terjangkau oleh masyarakat kurang mampu jika dibandingkan dengan pembuatan akte tanah dari lembaga pembuatan akte tanah yang lebih tinggi serta tidak terjangkau masyarakat kurang mampu,” jelasnya. (YM/ES)

 

KOMENTAR SEDULUR ISK :