Protes Warga Temulus: Pengusaha Bersedia Tutup Kandang Ayam Usai Panen

oleh
Suasana mediasi antara warga desaTemulus Mejobo dengan Pemdes, Camat dan OPD terkait di Balai Desa Temulus. (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Protes sejumlah warga desa Temulus menyoal bau menyengat dan lalat yang mengganggu, akibat usaha peternakan ayam milik Ali Mukhsan. Warga setempat akhirnya di mediasi oleh Pemerintah Desa Temulus dan Camat Mejobo di Balai Desa Temulus Mejobo Kudus, dengan mengundang Dinas dan OPD terkait keberadaan kandang ayam jenis Plasma yang ada di di RT 1 RW 5 tersebut, Rabu (16/1/2019) siang tadi.

Warga dengan mengusung sejumlah poster berisikan protes keberadaan kandang ayam tersebut bergerombol di luar ruangan, sementara di dalam sejumlah perwakilan warga, pemilik kandang dan wakil dari dinas dan OPD terkait melakukan mediasi guna memperoleh solusi atas protes warga tersebut.

Kandang ayam milik Ali Muksan yang di persoalkan warga, akibat bau menyengat dan lalat yang mengganggu kesehatan (Foto: YM)

Mediasi dengan warga penolak kandang ayam berlangsung alot, karena warga sudah berulangkali melaporkan keadaan kandang ayam yang  meresahkan mereka, meskipun demikian, audiensi yang dipimpin langsung oleh Camat Mejobo Harso Widodo akhirnya memutuskan kandang ayam itu bakal ditutup. Hanya saja menunggu hingga 36 hari setelah panen ayam.

TRENDING :  Hidup Berkah Bebas Sampah, MWC NU Mejobo Kudus Giatkan Trash N Tree, Apa Itu?

Harso mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kandang ayam yang terletak di Desa Temulus akan ditutup. Pertama usaha ternak kandang ayam itu belum memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

“Meskipun tata ruang atau RTRW telah memberikan izin. Namun ada teknisnya. Yakni apabila ternak yang di atas 15 ribu ekor itu harus ada UKL dan UPL. Ini kandang milik Pak Ali Mukhsan jumlahnya ada 26 ribu ekor. Jadi harus memiliki dokumen UKL dan UPL,” jelasnya kepada awak media, Rabu (16/1/2019).

Junaidi, salah satu perwakilan warga setempat mengungkapkan kandang milik Ali dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga. Sehingga bau, bising dan lalat yang ditimbulkan dari aktivitas peternakan di kandang tersebut mengusik dan mengganggu aktivitas warga.

“Di desa ini ada sekitar 6 lokasi ternak ayam. Tetapi hanya satu ini yang bermasalah, karena letaknya sangat dekat dengan permukiman, bahkan jarak antara rumah warga dengan kandang ayam tersebut kurang dari 50 meter. Kalau yang lain letaknya memang jauh dari permukiman sehingga tidak mengganggu,” jelasnya.

TRENDING :  HARTOPO , “ KEDISIPLINAN ADALAH BAGIAN KINERJA KITA “

Sebelumnya dalam sorotannya Kandang Ayam yang merupakan usaha Plasma dengan Perusahaan inti dari PT Amanah, Pati tersebut, menurut Rima Mulyani, Kasie Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR), yang hadir dalam mediasi tersebut mengatakan secara tata ruang peternakan ayam milik Ali Mukhsan telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Dimana kandang ayam tersebut terletak di kawasan hijau dengan persyaratan tidak melakukan perubahan status lahan dan memenuhi persyaratan dari dinas-dinas terkait.

Sementara dari sisi lingkungan,  Nining dari Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, menyampaikan bahwa usaha peternakan ayam tersebut belum memiliki dokumen usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang seharusnya wajib di miliki sebelum membuka usaha di lokasi tersebut.

“Usaha peternakan milik Ali berisikan 26 ribu ekor ayam sehingga harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, saluran drainase, tempat pembuangan sampah (TPS) serta melakukan upaya bina lingkungan yakni dengan UKL-UPL. Adapun salah satu syarat UKL – UPL dari usaha peternakan yakni lokasi peternakan harus memiliki jarak minimal 250 meter dari permukiman penduduk,” jelas Nining.

TRENDING :  28 Pejabat Struktural dan Fungsional Dilantik, Ini Nama-namanya

Mengingat beberapa persyaratan diatas tidak terpenuhi dan desakan warga untuk melakukan penutupan terhadap usaha milik Ali Mukhson. Maka Harso Widodo selaku Camat Mejobo mengatakan inti pokok permasalahan ini adalah jarak lokasi peternakan Ali Mukhsan yang terlalu dekat dengan permukiman dan tidak ada alternatif lain untuk meminimalisir dampak.

“Sehingga jalan tengah terbaik adalah dengan memberi batas waktu kepada pemilik usaha hingga 36 hari mendatang untuk melangsungkan kegiatan usaha dan setelah itu usaha tersebut harus ditutup,” katanya.

“Usaha peternakan milik Ali Mukhsan saat ini sedang isi dan baru memasuki minggu pertama. Sehingga kami memberi batas waktu selama 36 hari kedepan bagi Ali Mukhsan untuk menyelesaikan usahanya (masa panen). Setelah itu, usaha tersebut harus ditutup untuk menjaga ketertiban di masyarakat,” jelas Harso.

Menanggapi hasil mediasi tersebut, Ali Mukhsan selaku pemilik usaha mengaku menerima dan bersedia menjalankan hasil keputusan tersebut. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :