Magelang, isknews.com – Bupati Kudus, Samani Intakhoris, menginfokan bahwa pada retreat hari kelima ini sejumlah menteri dan para pimpinan lembaga negara dijadwalkan hadir sebagai narasumber utama dengan pokok bahasan masing-masing.
Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara hadir dalam retreat kepemimpinan hari ke-5 di Magelang untuk membahas berbagai isu strategis nasional.
Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri UMKM.
Para pejabat tinggi lainnya seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BPKP juga turut memberikan paparan terkait sektor masing-masing.
Hal ini disampaikan oleh Samani melalui sambungan telepon kepada media ini, menurutnya, materi yang disampaikan para menteri dalam forum ini memiliki peran penting dalam merumuskan arah kebijakan nasional dan daerah.
Selain mengikuti sesi diskusi, Samani juga menyampaikan pemikirannya dalam tugas esai bertajuk Strategi dan Wawasan Nusantara terhadap Inisiatif Belt and Road (BRI) dan Klaim Nine-Dash Line Tiongkok. Ia menyoroti bagaimana Indonesia harus bersikap dalam menghadapi pengaruh proyek BRI yang diusung Tiongkok serta klaim Nine-Dash Line yang berkaitan dengan perairan Indonesia.
“Konsep Wawasan Nusantara harus tetap menjadi pegangan utama dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun BRI memberikan banyak peluang bagi Indonesia dalam pengembangan infrastruktur, investasi ini harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi yang berlebihan terhadap negara lain.
Lebih lanjut, ia menyoroti klaim Nine-Dash Line yang diajukan oleh Tiongkok di Laut China Selatan. “Klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan dapat mengancam stabilitas kawasan serta kepentingan maritim Indonesia,” katanya.
Ia menekankan bahwa Indonesia perlu memperkuat diplomasi maritim, meningkatkan pengawasan dan pertahanan di perbatasan laut, serta memastikan bahwa setiap kerja sama dengan negara lain tetap mengutamakan kepentingan nasional.
“Ini adalah langkah yang harus kita tempuh demi masa depan bangsa,” ujar memaparkan esay yang ditulisnya. (YM/YM)
