Satgas MBG Bakal Inspeksi Dapur SPPG di Kudus, Ini Sasarannya

oleh -2 Dilihat
Ketua Satgas MBG Kabupaten Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton. (Foto: YM)

KUDUS, ISKNEWS.COM – Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kudus bakal menginspeksi kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai 23 November 2026.

Sebanyak 118 SPPG di Kabupaten Kudus menjadi bagian dari pemantauan, dengan pemeriksaan mengacu pada 14 indikator, termasuk kelayakan dapur, sanitasi, sumber air, hingga pemasangan CCTV.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, meminta seluruh pengelola SPPG bekerja sama dan mempersiapkan berbagai persyaratan sebelum tim inspeksi turun ke lapangan.

“Pesan saya kepada pemilik SPPG, mohon kerja samanya. Kepada kepala SPPG juga kami harapkan bisa mempersiapkan semuanya sebelum inspeksi dilaksanakan,” ujar Bellinda.

Ia menjelaskan, inspeksi dilakukan untuk memastikan dapur yang memproduksi makanan bagi penerima manfaat program MBG memenuhi persyaratan kelayakan.

Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan operasional setiap SPPG.

“Karena ini nantinya dikonsumsi masyarakat, kita perlu memastikan kelayakan dapurnya. Nanti dari hasil inspeksi akan ditentukan apakah dapur bisa dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak dilanjutkan,” jelasnya.

Bellinda menyebut terdapat 14 indikator yang menjadi acuan pemeriksaan. Indikator tersebut meliputi aspek kesehatan, kelayakan dapur, sumber air minum, sumber air untuk memasak, CCTV, dokumen, gudang, kompor, dan sanitasi, serta sejumlah persyaratan teknis lainnya.

“Ada 14 indikator yang akan diperiksa. Karena itu, kami berharap pengelola benar-benar memperhatikan seluruh persyaratan yang menjadi bagian dari penilaian,” katanya.

Satgas MBG juga tengah merekap kesiapan fasilitas SPPG, termasuk progres pemasangan CCTV di masing-masing wilayah.

Berdasarkan data yang disampaikan Bellinda, di Kecamatan Bae terdapat 11 SPPG, dengan enam SPPG telah terpasang CCTV. Sementara itu, di Kecamatan Dawe terdapat 15 SPPG, dengan 13 di antaranya telah terpasang CCTV.

“Untuk detailnya nanti akan kami sampaikan. Kebetulan kami masih merekap data dari aplikasi,” ungkap Bellinda.

Pendataan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan inspeksi. Satgas perlu memastikan informasi yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk kelengkapan fasilitas yang menjadi indikator penilaian.

Bellinda berharap waktu persiapan yang tersedia dapat dimanfaatkan pengelola untuk melengkapi fasilitas dan memperbaiki kekurangan yang masih ditemukan.

“Harapan saya, dapur-dapur ini secepatnya bisa melengkapi kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan, sehingga saat dilakukan pemeriksaan, kelayakannya bisa terpenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan, materi mengenai mekanisme inspeksi dan indikator penilaian akan dibagikan kepada pengelola SPPG agar mereka mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan.

Persiapan inspeksi tersebut dibahas dalam koordinasi Satgas MBG Kabupaten Kudus pada Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.5/8545/SJ tanggal 27 Oktober 2026 tentang pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah.

Untuk mendukung proses pemeriksaan, Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan sistem pemantauan kelayakan operasional SPPG yang dapat diakses melalui laman https://bapperida.kuduskab.go.id/sppg. Melalui sistem tersebut, pengelola dapat mengisi data awal yang selanjutnya menjadi bahan bagi Satgas MBG untuk melakukan pemeriksaan.

Data yang dimasukkan akan dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Petugas juga akan menggunakan lembar kendali untuk memeriksa kesesuaian informasi serta melengkapi dokumentasi berupa foto dan video dengan penanda waktu atau timestamp.

Inspeksi lapangan dijadwalkan berlangsung pada 23 November hingga 4 Desember 2026. Sebanyak 14 indikator yang diperiksa meliputi legalitas dokumen, keberadaan kepala SPPG, chef, sumber air minum, sumber air untuk memasak, fasilitas chiller dan freezer, kompor, sanitasi dasar, alat pemadam api ringan (APAR), label kemasan ompreng, jenis dan luasan SPPG, gudang kering dan basah, video alur produksi, serta CCTV.

Selain kelayakan fasilitas, tim juga akan menilai kualitas dan kesesuaian menu makanan untuk mengurangi potensi sisa makanan atau food waste. Ketepatan sasaran penerima manfaat di sekolah turut menjadi perhatian dengan melibatkan komite sekolah dan kepala sekolah.

Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.

Dinas Kesehatan menangani sejumlah aspek kesehatan dan persyaratan terkait. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memeriksa indikator yang berkaitan dengan sumber air, APAR, serta jenis dan luasan SPPG.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap sanitasi dasar. Dinas Pertanian memeriksa fasilitas rantai dingin, kompor, serta gudang kering dan basah. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika menangani pemeriksaan video alur produksi dan CCTV.

Setelah pemeriksaan lapangan selesai, hasil inspeksi dijadwalkan diinput pada 7–11 Desember 2026. Koordinasi pascainspeksi direncanakan berlangsung pada 15 Desember, sedangkan pelaporan dijadwalkan pada 23 Desember 2026.

Melalui inspeksi tersebut, Satgas MBG Kabupaten Kudus berharap kelayakan operasional SPPG dapat dinilai secara menyeluruh berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga kualitas pengolahan makanan dan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan. (YM/YM)

No More Posts Available.

No more pages to load.