KUDUS, ISKNEWS.COM – “BPBD tanpa relawan bisa apa?” Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, menjadi penegasan di tengah polemik antara Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kini menyiapkan forum relawan dengan kepengurusan dan legalitas resmi untuk memperjelas koordinasi sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan yang berkembang.
Eko yang juga menjabat ex-officio BPBD Kudus mengatakan, forum tersebut bukan untuk menyaingi BPBD, melainkan menjadi penghubung antara organisasi relawan dan pemerintah daerah. Dengan wadah yang terstruktur, potensi relawan diharapkan dapat dikoordinasikan secara lebih baik dalam mendukung penanggulangan bencana.
“Forum ini bukan untuk menyaingi BPBD. Justru menjadi jembatan antara teman-teman relawan dengan BPBD agar bisa saling membantu. Kami ingin semua potensi yang ada bisa dikoordinasikan dengan baik,” jelas Eko, Selasa (10/11/2026).
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan sejumlah organisasi relawan yang difasilitasi Pemkab Kudus pada 13 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, para relawan sepakat perlunya wadah bersama yang dapat menjadi penghubung dengan BPBD. Namun, forum tersebut belum memiliki struktur kepengurusan dan legalitas resmi.
Pemkab Kudus berencana melengkapi administrasi pembentukan forum melalui berita acara dan surat keputusan (SK). Langkah ini diharapkan memperjelas kedudukan organisasi sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman mengenai standar operasional prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan dalam penanganan bencana.
Selain legalitas, pemerintah daerah juga mempertimbangkan penyediaan tempat berkumpul bagi organisasi relawan. Salah satu alternatif yang dikaji adalah memanfaatkan rumah dinas milik pemerintah daerah yang saat ini tidak ditempati.
Opsi tersebut muncul di tengah persoalan sekretariat FRPB yang telah ditempati sejak 2014. Sebelumnya, pemindahan basecamp relawan sempat direncanakan bersamaan dengan penataan ruang relawan di bawah tangga kantor BPBD.
Namun, Pemkab Kudus berupaya mencari lokasi lain yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas relawan beserta penyimpanan peralatannya.
Terkait status lahan kantor BPBD, Eko memastikan tanah di Kelurahan Mlatinorowito merupakan aset Pemkab Kudus. Berdasarkan sertifikat yang dimiliki pemerintah daerah, lahan tersebut tercatat dalam Sertifikat Nomor 49 dengan luas 3.506 meter persegi. Bangunan di atasnya juga tercatat sebagai aset daerah.
Eko menegaskan, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Organisasi relawan, termasuk Kencana dan Desa Tangguh Bencana (Destana), memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
“BPBD tanpa relawan bisa apa, mengandalkan BPBD sendiri ya tidak bisa. Mumpung ada yang membantu tanpa pamrih, mari kita rangkul dan bekerja sama. Ini bukan soal siapa yang paling berjasa, tetapi bagaimana semuanya bisa membantu masyarakat,” ungkapnya.
Eko juga mempersilakan aspirasi sejumlah relawan yang meminta evaluasi terhadap Kepala Pelaksana BPBD Kudus disampaikan kepada Bupati Kudus sebagai bahan pertimbangan. Ia menyayangkan aksi pembakaran kaos yang sempat viral di media sosial karena dikhawatirkan memperkeruh hubungan antarpihak.
Sementara itu, Ketua FRPB Kudus, Yulian Noor Widya, sebelumnya menyebut persoalan yang terjadi berkaitan dengan sikap oknum internal BPBD yang dinilai tidak berkenan dengan keberadaan FRPB di lingkungan kantor tersebut.
“Ini bukan BPBD-nya, tetapi ada oknum BPBD yang tidak berkenan dengan keberadaan FRPB di lingkungan kantor BPBD. Kami tidak tahu alasannya apa di balik ini semua,” kata Yulian, Sabtu (7/11/2026).
Yulian mengaku relawan tidak lagi leluasa mengakses sejumlah fasilitas penunjang kebencanaan, seperti peralatan, alat komunikasi, hingga transportasi milik BPBD. Ia juga menyayangkan permintaan pemindahan sekretariat yang kemudian membuat FRPB meninggalkan ruangan tersebut.
Meski demikian, Yulian mengatakan relawan tetap berupaya menjalankan kegiatan secara mandiri menggunakan peralatan dan kendaraan sendiri. Ia menegaskan FRPB selama ini bergerak atas dasar kemanusiaan tanpa meminta bayaran dari pemerintah.
Melalui pembentukan forum berlegalitas dan pencarian alternatif sekretariat, Pemkab Kudus berharap polemik tersebut dapat diselesaikan secara terbuka. Dengan komunikasi yang lebih baik, kerja sama antara relawan dan BPBD diharapkan kembali berjalan harmonis tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat saat bencana terjadi. (YM/YM)
