Semarang – Pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN) untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak akan memiliki dampak positif apapun, apabila sistem tersebut tidak didukung oleh kualitas manusia. Karenanya, pembangunan SIN harus dilaksanakan layaknya kawah candradimuka, dimana manusia dibimbing secara kontinyu tentang nilai-nilai antikorupsi.
“Kita semua sudah muak dan jijik dengan korupsi. Jadi apa yang telah diupayakan teman-teman KPK harus kita dukung. KPK tidak bisa (berupaya) sendirian. Sistem Integritas Nasional ujung-ujungnya adalah manusia. Sebagus apapun sistemnya, kalau manusianya tetap bejat, ya tidak ada perubahan. Intinya, ini sebagai kawah candradimuka. Secara terus menerus kita dididik tentang nilai-nilai nasionalisme,” kata Direktur Analisa Perundang-Undangan Kementerian BPN/Bappenas Diani Sadia Wati SH LLM saat menghadiri acara Deklarasi Rembug Integritas Nasional di Grand Candi Hotel, Jumat (27/11).
Senada dengan Diani, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP berpendapat bahwa integritas harus benar-benar dipegang teguh oleh para pemimpin. Sebab, mereka akan menjadi teladan sekaligus memastikan SIN di wilayah kepemimpinannya masing-masing berlangsung dengan baik. Untuk itu, dirinya berencana untuk menyelenggarakan pelatihan tentang gerakan anti korupsi bagi 21 bupati/walikota yang akan dilantik pascapilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
“Kita mau propose ke KPK, para bupati dan walikota terpilih nanti sebelum dilantik kita masukkan training untuk kita bisa memahami apa sih itu korupsi, bagaimana sih gerakan anti korupsi, dan bagaimana sih membangun integritas. Kebetulan di Jawa Tengah penjabat-penjabat (Pj) kita dorong untuk melakukan itu. Kebetulan baru Kendal yang mau ikut, termasuk DPRDnya. Tidak sekadar tandatangan sih memang. Kita ingin menggerakkan dari bawah. Kuncinya memang transparansi,”paparnya.
Ganjar menuturkan, dorongan yang diberikannya kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah agar membuat akun twitter merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Melalui twitter, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan keluhan atau memberi saran kepada pemerintah daerah.
“Ini sebenarnya merupakan bagian dari bagaimana kamu melayani. Medianya banyak. Tapi karena dia nggak milih-milih (media yang akan digunakan untuk transparansi), jadi saya dorong mereka membuka akun twitter. Orang bisa melapor, alamatnya jelas, ini integritas akan muncul. Karena semua bisa mengawasi,” pungkasnya. (HJ)
