Tak Ada Zonasi di PPDB SMKN, Siswa Kecamatan Dawe dan Undaan Terancam Putus Sekolah

oleh

Kudus, isknews.com – Anggota DPRD Kudus dari Partai Demokrat Mardijanto menyoroti tak adanya jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah menengah kejuruan Negeri (SMKN) sangat mengecewakan. Terutama bagi warga sekitar sekolah.

Ia menyampaikan, penerapan sistem zonasi hanya berlaku untuk SMA. Penerapan sistem seperti ini akan sangat merugikan para siswa yang domisilinya tak jauh dari sekolah tersebut.

Anggota DPRD Kudus dari Partai Demokrat Mardijanto (Foto: YM)

Seharusnya Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah memberikan dispensasi khusus atas nama bina lingkungan kepada warga yang tiap hari dilalui lalulintas dalam rangka kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut.

Mardijanto mencontohkan, di Kecamatan Undaan dan Dawe, dimana didaerah tersebut tak ada SMAN yang memberlakukan Zonasi. Sehingga anak-anak di kedua kecamatan tersebut terpaksa harus memilih SMK karena dekat dengan wilayahnya.

“Namun mereka dipaksa harus bersaing berebut kursi melawan anak-anak se Kabupaten Kudus bahkan Pati, Demak dan kota-kota sekitar. Tentu saja itu sangat berat bagi anak-anak di dua wilayah Kecamatan tersebut,” terang Mardijanto, Minggu (28/06/2020).

TRENDING :  Anggota DPRD Turun Gunung Bersama TNI Bedah Rumah Warga di Arena TMMD Kedungsari Gebog

Dicontohkannya, Desa Rejosari Dawe Kudus, dimana di wilayah tersebut terdapat SMKN 2 Pangen, namun faktanya anak-anak yang tinggal disekitar kampus sekolah tersebut tak dapat bersekolah disitu.

Dua orang warga Desa Rejosari saat mengadu kepada anggota DPRD Kudus Mardijanto terkait, tak adanya prioritas warga untuk masuk di SMK 2 Pangen Dawe (Foto: YM)

Sambil menunjukkan kampus SMKN 2 dan rumah anak-anak tetangga sekolah yang tersingkir dari PPDB online. Akibat kompetisi nilai yang kemudian mereka tersingkir setelah dikompair nilai dengan calon siswa lain se Kudus.

“Jujur saya sangat prihatin , sekarang ini proses penerimaan siswa baru untuk SMA dan SMK Ini sudah diambil oleh Provinsi Jawa Tengah, Saya kasihan terutama dilingkungan ini. Sangat sedikit sekali lulusan SMP asal sini SMP Negeri 2 Dawe yang bisa masuk ke SMK Pangan ini. Banyak yang tidak diterima,” kata Mardijanto.

Dikatakannya, pada PPDB SMK ini yang diambil hanya nilai tertinggi sementara menurut dia kriteria ketuntasan minimal (KKM) dari sekolah swasta itu berbeda. Mereka mudah memberikan nilai tinggi sedangkan dari SMP negeri itu standarnya dibawah 7.

TRENDING :  Reses Fraksi PDIP DPRD Kudus Warga Pertanyakan Penyebab Banjir Di Setrokalangan

“Kalau di swasta itu kan nilai rata-rata yang diberikan sekolahnya tujuh koma, sedangkan Sekolah negeri rata-rata dibawah tujuh, sehingga kebanyakan yang lolos bisa masuk sekolah di SMKN 2 Pangen ini ya yang dari SMP swasta,” tuturnya.

“Makanya kami memohon kepada pemerintah Provinsi untuk tegas, Harus ada zona khusus bagi Bina Lingkungan, karena justru banyak warga setempat yang tidak diterima karena hal ini, harus ada kebijakan prosentase khusus bagi zonasi,” kata dia.

Sebagai anggota Dewan dan pemerhati pendidikan di lapangan dirinya merasa kasihan kepada warga di kecamatan Dawe dan Undaan.

“Karena di dua Kecamatan tersebut tidak ada SMAN yang ada hanyalah SMKN yaitu SMKN 2 dan SMKN 3. Jangan sampai mereka putus sekolah hanya karena kebijakan yang kurang pas ini,” katanya.

Untuk masuk ke sekolah swasta, tidak mudah karena beayanya lebih banyak. Menurut Mardijanto mereka itu rata-rata pekerjaannya adalah petani penggarap.

“Bahkan banyak dari mereka adalah warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas dan KIP. Saya ingin secepatnya ini harus direspon. kasihan anak-anak tidak dapat sekolah, karena Dawe dan Undaan ini jauh dari perkotaan. Jangan sampai anak-anak putus sekolah gara-gara tidak bisa masuk ke sekolah negeri,” pungkasnya.

TRENDING :  Peminat Jalur Prestasi di Sekolah Favorit 'Membeludag' Melebihi Kuota

Sementara itu Lasini warga RT 01 RW 2, Desa Rejosari mengatakan dirinya yang tinggal di tak jauh dari sekolah tersebut ingin sekali menyekolahkan anaknya disekolah yang tiap hari dilaluinya.

“Kemarin anak saya sudah daftar di sekolah ini, tapi sekarang namanya sudah hilamng dari data online PPDB online, karena peringkat nilainya sudah tidak tidak masuk, padahal dia ingin sekali bersekolah di SMK 2 Pangen,” kata ibu dari Muhammad Wisnu Wardhana alumni SMP2 Dawe.

Padahal kami satu RT dengan lokasi lokasi sekolah ini bahkan hanya berjarak 50 m dari sekolah, tapi banyak anak-anak tidak bisa masuk sekolah. karena tidak ada zonasi di sini

Menurutnya dia juga memiliki surat keterangan miskin, PKH, Jamkesmas dan KIP yang dianggapnya akan mudah dan menjadi prioritas bagi warga yang ingin bersekolah di sekolah negeri.

“Nilai rata-rata anak saya 30,59 dan termasuk 10 besar di sekolah SMP2 Dawe, tapi tak bisa masuk ke SMK ini,” keluh Lasini. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :