Terkait Pembangunan Trade Center Kudus: Gugatan GNPK-RI Peroleh Informasi Publik Dikabulkan

oleh

Kudus, isknews.com – Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah dalam amar putusan pada sidang ajudikasi antara pimpinan pusat Gerakan Nasional Penanggulangan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) selaku pemohon, melawan Sekeretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus selaku atasan PPID Kabupaten Kudus sebagai termohon telah memenangkan gugatan dalam perkara pengajuan permintaan informasi publik, terkait dokumen pembangunan gedung Trade Centre Kudus.

Hal itu disampaikan oleh Moh Sugiyanto ketua DPC Gerakan Rakyat Anti Madat (Geram) Kudus yang bersama GNPK RI mengajukan permohonan kepada KIP Jawa Tengah terkait tidak dikabulkannya permohonan informasi publik oleh termohon dalam hal ini Sekda Kudus.

“GNPK-RI selaku pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebanyak 5 (lima) poin informasi dokumen pembangunan Gedung Trade Centre Kudus kepada PPID Kabupaten Kudus, namun termohon hanya mengabulkan 1 (satu) poin, yaitu poin 1, sedangkan poin 2 hingga poin 5 tidak dikabulkan, dikarenakan menurut mereka merujuk pada hasil kajian PPID Kabupaten Kudus yang menyatakan bahwa poin-poin tersebut adalah bagian dari informasi yang dikecualikan,” ujar Sugiyanto, Jumat (19/07/2019).
Dalam amar putusannya yang diputuskan pada Rabu, 17 juli 2019 pada pukul 11.00 hingga 13.00 WIB Majelis Komisioner memutuskan membatalkan penetapan PPID Kabupaten Kudus yang bernomor 510/069.3/17.02/2019 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan dan mengabulkan seluruh permohonan dan memerintahkan kepada termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus untuk memenuhi permintaan pemohon selambat-lambatnya 14 hari.

TRENDING :  Lagi Asyik Rekap Hasil Judi, Pengedar Togel Diciduk Polisi
Suasana sidang ajudikasi antara pimpinan pusat Gerakan Nasional Penanggulangan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) selaku pemohon, melawan Sekeretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah (Foto: istimewa)

“Ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri atas Drs Sosiawan selaku Ketua merangkap anggota, Zainal Abidin SPd, SH, MH dan Dr Wijaya SH, MH, masing-masing sebagai anggota yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum.

Sebelumnya PPID Kudus telah menolak meberikan informasi atas permintaan poin 2 salinan perjanjian kontrak pembangunan gedung Trade Centre Kudus, antara Pengguna Anggaran (pa) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan direktur utama PT Andrian Berliana Sakti, Poin 3 salinan bidding dokumen / bestek pembangunan Trade Centre Kudus, Poin 4 salinan gambar pembangunan gedung Trade Centre Kudus dan Poin 5 salinan RAB pembangunan gedung Trade Centre Kudus.

“Hanya poin 1 tentang salinan perjanjian sewa tanah bengkok desa Jati wetan yang diberikan informasinya kepada kami, oleh karenanya kami mengajukan gugatan itu” katanya.

TRENDING :  Nasib Mulyadi Akan Di Putuskan Hakim Hari Ini

Dijelaskan oleh Sugiyanto, GNPK RI dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat Kudus untuk melakukan investigasi ke lokasi pembangunan Gedung Trade Centre Kudus memperoleh kesimpulan awal berupa sejumlah temuan-temuan.

“Gedung Trade Centre Kudus secara tehnis tidak layak untuk ditempati dan beresiko, pembangunan gedung Trade Centre Kudus baru mencapai volume + 50% , kwalitas material bahan bangunan dan pekerjaan sangat rendah dan asal-asalan, tercatat mangkrak dari sejak awal bulan januari 2018 hingga sekarang 18 bulan atau 1,5 tahun, pada tahun 2016,” ujarnya.

Dijelaskannya, Terminal Induk Kudus yang berdiri diatas areal tanah seluas 33.000 m2, telah diambil alih dan dikelola dirjend Perhubungan Darat Kemenhub, dengan status tanah sewa dari tanah bengkok desa Jati seluas 33.000 m2, dan sejak tahun 2016 pembayaran tanah sewa bengkok dibayar dari dana APBN dan diduga terdapat duplikasi anggaran.

“Mengingat Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus pada tahun 2017 melaksanakan program kegiatan pembangunan gedung Trade Centre Kudus senilai Rp 12,46 miliar, diatas tanah bengkok seluas 4.500 m2 yang disewa dari Desa Jati, dengan lokasi tanah sewa bengkok diatas/didalam areal tanah yang disewa dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan seluas 33.000 m2 sejak tahun 2016,” terang dia.

TRENDING :  Polsek Demak Kota Amankan Pelaku Judi Dadu

Untuk mengetahui ada dan/atau tidak adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program kegiatan pembangunan gedung Trade Centre Kudus sebesar Rp 12,46 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2017, dan menjadi tanggung jawab kepala dinas perdagangan Kabupaten Kudus selakuPengguna Anggaran (PA).

“Maka untuk memastikannya, diperlukan informasi 5 (lima) poin dokumen tersebut,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Sudiharti yang ditemui usai kegiatan dengan PKL di GOR Bung Karno Kudus, disinggung terkait hal tersebut mengaku, dirinya siap memntaati proses hukum dan akan mentaati keputusannya.

“Saya akan berikan data yang dibutuhkan sesuai amar putusan KIP Jawa Tengah,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :