Tolak pengawasan OJK, Forkapi minta asosiasi di dudukkan sebagai pengawas koperasi adhoc

oleh -1,012 kali dibaca
Sejumlah pelaku dan pengurus koperasi dari Kudus, Jepara dan Demak usai berdialog dengan wakil ketua komisi XI DPR Fathan Subchi terkait rancangan draft RUU PPSK di Waroeng Keboen Iboe, Kajar, Dawe, Kudus, Sabtu. 05/11/2022 (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) dan sejumlah pelaku koperasi serta BMT menilai koperasi tidak tepat di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti tertuang pada draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Hal itu tercetus pada dialog dan serap aspirasi bersama para pengurus koperasi dengan wakil ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi yang digelar oleh pelaku koperasi sekaligus owner KSP Idola Berkah Sejahtera Nurhadi di ruang pertemuan Waroeng Keboen Iboe, Kajar, Dawe, Kudus, Sabtu (05/11/2022).

Nurhadi yang juga sekretaris DPC PKB dan ketua Fraksi PKB DPRD Kudus, dalam sambutannya mengatakan peserta dialog diikuti oleh 30 orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) dan BMT serta koperasi konvensional.

“Peserta yang hadir adalah dari pelaku koperasi dan BMT di wilayah Kudus, Demak dan Jepara,” ujarnya.

Pada sesi dialog, kesempatan tersebut mereka gunakan untuk menyampaikan sejumlah keberatan terkait draft penyusunan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang kini sedang digodog oleh pemerintah bersama DPR.

Seperti disampaikan oleh Torang Manurung yang mengaku hadir mewakili Forkopi pusat, pada beberapa poinnya ia menyampaikan bahwa koperasi menolak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam RUU PPSK.

“RUU PPSK ini kan khususnya mengatur tentang koperasi simpan pinjam dengan substansinya yang memindahkan perizinan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dari Kementerian Koperasi kepada OJK. Menurut kami ini adalah suatu hal yang sangat tidak tepat karena koperasi simpan pinjam memiliki roh dan jiwa koperasi yang harus dijaga dan selama ini sudah sudah baik dilakukan oleh Kementerian Koperasi,” ujar pria yang memiliki spesialisasi sebagai ahli hukum di bidang perkoperasian.

Meski demikian ia mengakui bahwa Kementerian Koperasi memang masih memiliki kelemahan dalam pengawasan. Nah kelemahan itulah yang kata dia saat ini harus diperbaiki dengan membentuk kembali pengawas koperasi simpan pinjam yang berada dibawah Kemenkop.

“Namun begitu kita berharap bahwa dibawah lembaga pengawas tersebut, wakil dari asosiasi juga didudukkan dalam lembaga tersebut lalu dilibatkan sebagai pengawas yang bersifat adhoc. Pemerintah harus punya niat untuk memberikan anggaran agar pengawas yang tadi dianggap lemah menjadi kuat. Jadi bukan menjawab bahwa pengawas dibawah kemenkop ini lemah lalu dipindahkan ke OJK,” terang dia.

Dilanjutkan oleh torang, dia menilai OJK sebagai lembaga regulasi khususnya sektor keuangan merupakan lembaga yang berbau kapitalis, disana modal atau permodalan menjadi titik fokus utama pada setiap lembaga keuangan dalam melakukan operasionalnya.

“Tetapi koperasi kan antitesi dari kapitalisme, modal itu bukan bukan merupakan ukuran, bahkan di dalam prinsip koperasi dikatakan bahwa modal atau jasa terhadap modal itu dibatasi. Kekuatan koperasi itu justru di gotong royong,” tuturnya.

Sementara itu Fathan Subchi pada keterangannya kepada media mengatakan, terkait penolakan pengawasan koperasi oleh OJK tentu saja akan menjadi debatable karena sifatnya memang seluruh lembaga keuangan harus diawasi dan dimonitoring oleh OJK.

“Cuma nanti ketentuannya bagaimana, lex specialisnya seperti apa, karena pada dasarnya koperasi juga punya kekhususan yang harus kita perjuangkan bersama. Nanti akan kita rumuskan itu,” kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dikatakan oleh Fathan, saat ini pihaknya sebagai wakil dari komisi XI DPR sedang menggali aspirasi dari para pelaku Koperasi simpan pinjam, BMT dan koperasi konvensional terkait draft-draft pada RUU PPSK yang sudah menjadi inisiatif di DPR.

“Tentu karena Presiden sudah mengirimkan Surpres kepada Komisi XI untuk membahas, kita akan dialogkan kembali keberatan-keberatan dari asosiasi ini karena koperasi selama ini kan menjadi nafas dari ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Dirincinya, jangan sampai hal ini tergusur sedemikian rupa. Konsep pasal-pasalnya nanti kita rumuskan bersama dengan satu harapan idealisme kita untuk menjadikan ekonomi yang transparan.

“Bila sesuai jadwal, RUU akan diketok pada tanggal 16 Desember 2022 sebelum masa reses DPR akhir tahun ini. Jadi masih ada waktu sekitar satu bulan untuk kita diskusikan bersama,” tandas Fathan. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.