Kudus, isknews.com – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus berlangsung pada hari ini, dengan agenda pembahasan jawaban Penjabat Bupati Kudus, Dr. Hasan Chabibie, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025, Jumat (08/11/2024).
Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta sejumlah wartawan dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Hasan Chabibie menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan yang diberikan oleh seluruh fraksi terhadap RAPBD 2025.
Ia menekankan bahwa rancangan anggaran tersebut difokuskan pada upaya memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Kudus, melalui pembangunan infrastruktur yang merata serta kebijakan yang berorientasi pada pelayanan dasar bagi masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasan Chabibie menegaskan komitmennya dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pilkada mendatang.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah merencanakan pengisian kekosongan jabatan dengan mekanisme yang sesuai peraturan, guna menjaga kinerja birokrasi tetap optimal.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal. Hasan menanggapi bahwa, mulai tahun 2025, pemerintah berencana untuk mengintegrasikan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui opsen.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kudus secara signifikan,” ujarnya.
Fraksi Partai Gerindra juga memberikan masukan mengenai perlunya pelatihan digitalisasi bagi pedagang pasar tradisional agar dapat bersaing dalam era digital.
Hasan merespons positif, dengan menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pelatihan digitalisasi bagi para pedagang pasar, mengingat pentingnya adaptasi dari perdagangan offline ke online.
Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengusulkan perbaikan infrastruktur, khususnya drainase, untuk mengatasi masalah genangan air di area perkotaan.
Menanggapi hal tersebut, Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sejumlah titik drainase yang rawan genangan, dan akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Pada pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kemiskinan ekstrem, Hasan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut melalui pemberian bantuan sosial dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
Respons positif juga disampaikan kepada Fraksi PAN-Nasdem yang menyoroti digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hasan menjelaskan bahwa Kabupaten Kudus telah mulai menerapkan sistem pembayaran QRIS di beberapa lokasi strategis sebagai bagian dari program Kudus Digital, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penerimaan daerah.
Secara keseluruhan, Hasan Chabibie berharap agar tahapan pembahasan RAPBD 2025 dapat berjalan lancar hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah. Ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk bekerja sama demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus. (YM/YM)
