Optimalisasi Pelayanan, Fraksi Partai Golkar Usul Perubahan SOTK Sejumlah Dinas di Lingkungan Pemkab Kudus

oleh -1,431 kali dibaca
Suasana rapat paripurna DPRD Kudus dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kudus tahun anggaran 2024, Kamis 26/10/2023 (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kudus, Kamis, 26 Oktober 2023.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh segenap wakil ketua DPRD, anggota DPRD Kudus, Pj Bupati Kudus yang diwakili oleh Pj Sekda Kudus, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kudus, Camat se-Kudus, dan jajaran lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kudus, Tri Erna Sulistyowati menjelaskan, bahwa pandangan umum fraksi-fraksi ini dilakukan seusai Pj Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan menyampaikan Rancangan APBD (RAPBD) 2023 dalam rapat paripurna, pada Senin (23/10) lalu, yang disampaikan secara ringkas.

“Hal ini merupakan suatu langkah setelah bapak Pj Bupati Kudus menyampai RAPBD pada Senin lalu. Kemudian nanti akan ada rapat paripurna selanjutnya yang beragendakan jawaban Pj Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan,” ujarnya.

Sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya yang dibacakan oleh juru bicara fraksi masing-masing termasuk diantaranya dari Fraksi fraksi dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang memiliki 11 catatan dan saran.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus Dedhy Prayogo menjelaskan, struktur APBD Kabupaten Kudus diharapkan bisa seimbang sesuai dengan mandatory spending, yang ebrarti belanja atau pengeluaran yang sudah diatur harus sesuai dengan undang-undang.

“Lalu, sudah berulang kali kami sampaikan, mohon untuk Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus untuk lebih memperhatikan gaji atau tunjangan bagi tenaha kesehatan di Puskesmas yang non ASN, agar disesuaikan dengan upah minimum Kabupaten Kudus,” ungkap Dhedy.

Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum yang belum tersentuh dan pergantian lampu – lampu LPJU yang mati, karena rawan kecelakaan dan rawan kejahatan.

Selain itu, Partai Golkar meminta kepada Dinas PUPR Kudus untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Kudus.

“Tidak lupa, pasar-pasar kampung di desa yang di biayai DCHCT banyak yang mangkrak, maka kami mohon dinas pasar untuk segera revitalisasi pasar tersebut,” lanjut Dhedy.

Tidak berhenti di situ, sehubungan dengan akan datangnya musim penghujan dan mengantisipasi bencana banjir, Fraksi Partai Golkar memohon kepada dinas terkait untuk merapikan atau memotong pohon-pohon di jalan raya dan menormalisasi sungai-sungai di Kabupaten Kudus.

Lalu, terkait penyerapan APBD tahun anggaran 2023 yang belum maksimal dipertanyakan penjelasannya oleh partai yang identik dengan warna kuning tersebut.

Kemudian, dalam rangka mengatasi kekurangan tenaga guru, meningkatkan kualitas anak didik dan efesiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah, Fraksi Partai Golkar mengusulkan regrouping SD di Kabupaten Kudus yang kekurangan murid.

“Fraksi Partai Golkar mohon kepada Pemkab Kudus untuk memaksimalkan pemasangan tapping box pada usaha-usaha yang kena pajak. Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan pengembangan destinasi wisata khususnya kawasan muria untuk menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Kudus,” jelas Dhedy.

Terakhir, Fraksi Partai Golkar dikatakan Dhedy mengusulkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada sejumlah dinas di Kabupaten Kudus.

“Usulan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Perangkat Daerah ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengurangi beban kerja instansi pemerintah itu,” kata dia.

Rinciannya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dirubah menjadi Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

Lebih lanjut, Disnakerperinkop-UKM dirubah menjadi, Dinas Tenaga Kerja, lalu Dinas Perindustrian, serta Dinas Koperasi dan UKM.

BPPKAD dirubah menjadi Badan Pendapatan, serta Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kemudian, Dinas Sosial P2P3KB dirubah menjadi Dinas Sosial, serta Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan KB. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.