Dewan Pengupahan: UMK Kudus Tahun 2021 Naik Jadi Rp 2.290.995

oleh -2,078 kali dibaca

Kudus isknews.com – Dewan pengupahan Kabupaten Kudus telah melakukan pembahasan mengenai usulan besaran Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2021. Setelah sebelumnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memutuskan menaikkan Upah Minmum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 3,27 persen atau  Rp1.798.979,12.

Rapat yang digelar di aula Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Disnakerperinkop dan UKM) Kabupaten Kudus, tersebut diikuti oleh pengurus dan anggota Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha (Apindo), serikat pekerja, Disnaker, BPS, Bappeda hingga perguruan tinggi.

Menurut anggota Dewan Pengupahan Kudus Moh. Makmun yang berasal dari unsur serikat pekerja. Rapat memutuskan bahwa Dewan pengupahan merekomendasikan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah sebesar 3,27 persen.

Menurutnya hal itu berdasarkan PP 78 th 2015 yaitu Inflasi nasional 1,42% dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) 1,85%. Sebagaimana pada hasil rapat usulan UMK Kudus di tahun 2020 lalu.

Suasana rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus saat membahas kenaikan UMK tahun 2021 (Foto: istimewa)

“Sehingga Upah Minimum Kabupaten Kudus untuk tahun 2021 disepakati diusulkan naik sebesar 3, 27 persen atau Rp. 2.290.995,-” kata Sekretari Konfederasi serikat Psekerja Seluruh indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus ini, Kamis (05/11/2020).

Saat disinggung dari hasil penetapan usulan kenaikan tersebut apakah pihak serikat buruh bisa menerimakan atau tidak, Makmun mengatakan, bila dibandingkan saat pertama keluar Surat Edaran dari Menteri Tenaga Kerja yang meminta Gubernur untuk tidak menaikkan UMK tahun 2021 pihaknya menyambut gembira.

“Hasil rapat Dewan Pengupahan Kudus mengusulkan kenaikan seperti yang dilakukan oleh Gubernur dan dalam kondisi masa pandemi ini, ya kita sepakat,” kata Makmun.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industri dan Perselisihan Tenaga Kerja Disnakerperinkop dan UKM, Agus Juanto pada hari sebelumnya mengatakan bahwa, hasil keputusan dalam rapat ini selanjutnya merupakan saran yang akan menjadi masukan bagi Bupati Kudus dalam memberikan rekomendasi besaran UMK pada Gubernur Jawa Tengah.

“Rekomendasi Bupati inilah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam menentukan dan memutuskan besaran UMK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,” kata Agus.

Dari pantauan media ini, rapat Dewan Pengupahan yang dipimpin oleh ketua Dewan Pengupahan Marti, yang juga kepala Disnakerperinkop dan UKM, Bambang Sumadiyono ketua APINDO serta Andreas Hua Ketua DPC KSPSI Kudus.

Diketahui, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diberi tenggat waktu hingga tanggal 14 November 2020, untuk mengirimkan rekomendasi UMK tahun 2021. Sementara penetapan UMK oleh Gubernur Jawa Tengah dijadwalkan pada 20 November 2020.

Besaran UMK Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.044.467. Upah minimum ini mengalami kenaikan sebesar 8,57 persen pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.218.451. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.